Bencana banjir meluas di wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, akibat luapan Sungai Wulan dan Sungai Serang pada 27–28 Oktober 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak mencatat banjir berdampak pada 12 kecamatan, meliputi Demak Kota, Sayung, Karanganyar, Guntur, serta delapan kecamatan lain yang tersebar di daerah aliran sungai. Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan status tanggap darurat bencana banjir mulai 28 Oktober hingga 30 Oktober 2026 guna mempercepat penanganan dan evakuasi warga terdampak.
Dampak Banjir dan Upaya Penanganan Darurat
Tinggi muka air di wilayah terdampak berkisar antara 20 hingga 80 sentimeter, menyebabkan sekitar 5.000 jiwa terpaksa mengungsi di posko-posko penampungan yang didirikan oleh pemerintah kecamatan. Data citra satelit menunjukkan sekitar 2.000 hektare lahan pertanian terendam banjir, mengancam produktivitas sektor pertanian di daerah tersebut. BPBD bersama dinas terkait melakukan beberapa langkah penanganan darurat, antara lain:
- Dinas Kesehatan menerjunkan tim medis untuk mencegah penyakit pascabencana di lokasi pengungsian.
- Dinas Pekerjaan Umum melakukan normalisasi drainase dan perbaikan tanggul di titik-titik rawan banjir.
- Sebanyak 35 unit perahu karet disiagakan untuk evakuasi warga di zona terdalam yang sulit dijangkau.
Pemetaan Wilayah Rawan Bencana dan Langkah Strategis
Pemerintah Kabupaten Demak bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana terus melakukan pemetaan kerawanan wilayah terhadap bencana banjir. Pemetaan ini merupakan bagian dari upaya mengidentifikasi daerah rawan bencana serta menyusun langkah mitigasi jangka panjang. Data citra satelit dimanfaatkan untuk memetakan area terdampak dan memprediksi potensi banjir susulan. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi curah hujan tinggi yang diprediksi berlangsung hingga awal November 2026.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, peristiwa banjir di Kabupaten Demak kembali menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur pengendali banjir di wilayah hulu dan hilir Sungai Wulan dan Sungai Serang. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem peringatan dini berbasis partisipasi masyarakat serta mengintegrasikan data pemetaan rawan bencana ke dalam rencana tata ruang wilayah. Koordinasi lintas sektor antara BPBD, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan BBWS harus terus ditingkatkan untuk meminimalkan dampak bencana serupa di masa mendatang. Langkah rehabilitasi lahan pertanian dan bantuan bagi petani terdampak juga perlu menjadi prioritas dalam program pemulihan pascabencana.
