Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mafirion, mengecam keras insiden pembunuhan lima pekerja konstruksi sipil di Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, pada Minggu, 2 Agustus 2026. Dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (4/8/2026), legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menegaskan kewajiban konstitusional pemerintah untuk menjamin perlindungan dan keamanan warga sipil di wilayah yang masuk kategori konflik seperti Papua. Dugaan pelaku tindakan kekerasan ini mengarah pada kelompok bersenjata non-negara.
Pemetaan Kerawanan Wilayah dan Analisis Konflik di Kabupaten Tolikara
Insiden di Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, mengindikasikan tingkat kerawanan keamanan yang memerlukan penanganan khusus oleh pemerintah daerah. Pemetaan kerawanan wilayah menunjukkan beberapa indikator kritis di lokasi kejadian, meliputi:
- Lokasi geografis yang terpencil dan memiliki aksesibilitas terbatas di kawasan Papua Pegunungan
- Aktivitas kelompok bersenjata non-negara yang masih terjadi di beberapa distrik
- Konsentrasi proyek infrastruktur pemerintah yang menjadi target potensial gangguan
- Kerentanan pekerja warga sipil yang berada di zona proyek tanpa mekanisme perlindungan yang memadai
Anggota DPR RI, Mafirion, menyoroti bahwa serangan terhadap tenaga kerja non-militer ini berpotensi besar mengganggu, bahkan menghentikan, pelaksanaan proyek-proyek pembangunan strategis. Proyek-proyek yang terdampak mencakup pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang vital bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Papua.
Desakan Kebijakan dan Strategi Mitigasi Konflik Teritorial
Dalam respons terhadap pola kekerasan yang kerap menargetkan warga sipil tak bersenjata, legislator dari DPR RI tersebut mendesak pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum di Provinsi Papua Pegunungan untuk segera mengambil langkah-langkah konkret. Langkah-langkah yang dimaksud mencakup:
- Pengejaran hukum terhadap pelaku hingga tuntas
- Penyusunan skema penguatan mitigasi keamanan di seluruh lokasi proyek pembangunan pemerintah di Papua
- Kehadiran negara melalui skema perlindungan yang jelas dan terlembagakan bagi pekerja di zona-zona konflik
Pernyataan tersebut menekankan bahwa mekanisme perlindungan warga sipil merupakan bagian integral dari strategi pembangunan wilayah. Tanpa mekanisme tersebut, ketidakstabilan berpotensi semakin dalam dan dapat menghambat pencapaian target pembangunan secara keseluruhan di wilayah Papua.
Konteks regulasi kebijakan keamanan daerah, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan, perlu dievaluasi menyusul insiden ini. Kabupaten Tolikara, sebagai bagian dari wilayah administratif Papua Pegunungan, memerlukan pendekatan keamanan yang terintegrasi antara aspek penegakan hukum dan percepatan pembangunan. Pola insiden menunjukkan bahwa kawasan dengan proyek infrastruktur aktif memerlukan pemetaan kerawanan yang lebih dinamis dan skenario respons yang lebih cepat dari aparat keamanan daerah.
Hal ini sejalan dengan mandat pemerintah daerah dalam menjamin keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara dan Provinsi Papua Pegunungan perlu memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan untuk melakukan pemetaan ulang titik rawan, memperketat pengamanan proyek strategis, dan menyusun protokol darurat perlindungan warga sipil di area konflik. Evaluasi terhadap pola penempatan dan pengawalan tenaga kerja pada proyek pemerintah di daerah rawan harus menjadi prioritas kebijakan keamanan teritorial.
