Pada Jumat, 28 Agustus 2026, kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim telah menembak empat personel TNI Angkatan Laut (Marinir) dalam operasi gabungan yang berlangsung di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Klaim tersebut disampaikan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, melalui pernyataan resmi yang mengatasnamakan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB, berdasarkan laporan dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka. Insiden ini menambah eskalasi gangguan keamanan di wilayah yang telah lama menjadi titik rawan konflik bersenjata di Papua. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari institusi keamanan Indonesia, seperti TNI atau Polri, mengenai kebenaran klaim penembakan tersebut.
Kronologi Klaim dan Tuduhan Pengerahan Pasukan Sipil
Menurut pernyataan Sebby Sambom, kontak tembak terjadi di dua lokasi berbeda, yaitu sekitar Jalan KPU dan Kali Biru di Distrik Dekai. Ia menyebut keempat korban merupakan anggota Marinir yang terlibat dalam operasi gabungan aparat keamanan. Selain itu, dalam pernyataan terpisah pada Sabtu, 29 Agustus 2026, Sebby juga menuding adanya pengerahan pasukan militer menggunakan pesawat sipil ke Yahukimo. Ia menilai praktik ini berpotensi menyeret penerbangan sipil ke dalam konflik bersenjata dan melanggar hukum humaniter internasional. Berikut rincian data wilayah dan kronologi kejadian:
- Lokasi kejadian: Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
- Waktu kejadian: Jumat, 28 Agustus 2026 (insiden penembakan); Sabtu, 29 Agustus 2026 (pengerahan pasukan).
- Aktor yang terlibat: TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo melawan TNI AL (Marinir).
- Tuduhan tambahan: Penggunaan pesawat sipil untuk mobilitas militer oleh pemerintah Indonesia.
Implikasi Keamanan dan Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah
Klaim ini menyoroti kerentanan keamanan di Kabupaten Yahukimo yang secara administratif termasuk dalam wilayah Papua Pegunungan. Daerah ini dikenal memiliki medan sulit dan akses terbatas, menjadikannya salah satu kantong aktivitas kelompok separatis. Pengerahan pasukan menggunakan pesawat sipil, jika benar terjadi, menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan penerbangan umum dan potensi eskalasi konflik yang melibatkan warga sipil. Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, perlu meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan operasi tidak mengorbankan keselamatan sipil. Selain itu, pendekatan kesejahteraan dan dialog dengan tokoh masyarakat setempat harus diperkuat guna meredam potensi konflik berkelanjutan di wilayah yang rawan konflik ini.
Catatan strategis: Pemerintah Daerah Papua Pegunungan bersama Forkopimda perlu segera melakukan verifikasi lapangan atas klaim ini dan memperkuat pendekatan kesejahteraan serta dialog dengan tokoh masyarakat setempat untuk meredam potensi konflik berkelanjutan. Penegakan hukum yang transparan dan penghentian penggunaan pesawat sipil untuk mobilitas militer di wilayah rawan konflik harus menjadi prioritas guna menjaga stabilitas keamanan dan kepercayaan publik di Kabupaten Yahukimo.
