Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis, 27 Agustus 2026, untuk memimpin langsung rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi di posko yang berlokasi di Batalion Teritorial Pembangunan setempat. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan instansi kunci, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Kehadiran para pejabat tinggi negara ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan penanganan darurat dan persiapan rehabilitasi pascabencana berjalan efektif di wilayah terdampak.
Kabupaten Nagekeo dipilih sebagai lokasi rapat karena berada di dekat episentrum gempa, sehingga memudahkan pemantauan langsung dan pemetaan kerawanan wilayah pascagempa. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi pada 15 Agustus 2026 telah menimbulkan dampak signifikan di wilayah Nagekeo dan sekitarnya di Pulau Flores. Berdasarkan laporan BNPB, bencana ini mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang memerlukan penanganan terpadu dari berbagai sektor.
Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Darurat Gempa NTT
Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden ini bertujuan mengevaluasi perkembangan penanganan darurat serta menyusun langkah strategis untuk pemulihan jangka panjang. Lokasi rapat di Batalion Teritorial Pembangunan Nagekeo merupakan bagian dari upaya pemetaan kerawanan wilayah teritorial secara langsung di area terdampak. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya tahap rehabilitasi yang terencana dan terukur, tidak hanya sebatas pemulihan fisik namun juga penguatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana di masa depan.
- Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang NTT pada 15 Agustus 2026, dengan episentrum di perairan utara Flores.
- Dampak meliputi ratusan korban jiwa, ribuan rumah rusak, dan kerusakan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan jalan.
- Pemerintah pusat mengerahkan sumber daya dari kementerian/lembaga terkait dan TNI/Polri untuk mempercepat evakuasi dan distribusi bantuan.
Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa pendataan kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi tengah berlangsung, dengan prioritas pada perbaikan infrastruktur vital dan relokasi warga dari zona rawan bencana. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemetaan kerawanan wilayah teritorial yang menjadi fokus pemerintah daerah Nagekeo dan NTT secara keseluruhan.
Rehabilitasi dan Pemetaan Kerawanan Wilayah Pascabencana
Rehabilitasi pascabencana diharapkan mampu mengurangi risiko gempa susulan dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana serupa. Dalam rapat koordinasi ini, pemerintah pusat juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi dalam proses rehabilitasi, termasuk peran TNI/Polri dalam membantu pemulihan infrastruktur dan keamanan di wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah provinsi NTT diminta untuk segera menyusun rencana aksi daerah yang terintegrasi dengan rencana nasional.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo dan Provinsi NTT direkomendasikan untuk segera menyusun rencana tata ruang berbasis risiko bencana, memperkuat sistem peringatan dini gempa, serta mengintegrasikan edukasi kebencanaan dalam kurikulum pendidikan daerah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempa susulan dan meminimalkan dampak kerugian di masa depan. Pemerintah pusat juga berkomitmen untuk terus mendampingi proses rehabilitasi di NTT hingga pemulihan berjalan optimal.
