Ribuan Warga Terdampak Banjir di Kota Palu, Pemda Siapkan Posko Pengungsian

KOTA PALU, Sulawesi Tengah (Sulteng) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu mengonfirmasi terjadinya bencana banjir signifikan yang dipicu curah hujan tinggi dari Jumat malam (4/8/2026) hingga Sabtu dini hari, dengan lebih dari 1.500 kepala keluarga terdampak. Pemerintah Daerah Kota Palu telah mengerahkan respons tanggap darurat terpadu untuk menjamin keselamatan warga dan pemulihan infrastruktur dasar di wilayah administratifnya.

Pemetaan Kerawanan dan Dampak Spasial di Wilayah Administratif Kota Palu

Berdasarkan asesmen cepat BPBD Kota Palu, sebaran lokasi terdampak dominan berada di kawasan dengan indikator kerawanan hidrometeorologi tinggi. Genangan air dengan ketinggian 50 hingga 100 sentimeter tercatat di beberapa kelurahan, mengindikasikan akumulasi kerentanan dalam tata ruang dan infrastruktur drainase daerah. Pemetaan spasial ini menjadi landasan krusial bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan skala prioritas penanganan dan alokasi sumber daya darurat. Wilayah kelurahan dengan dampak terparah meliputi:

• Kelurahan Besusu Barat
• Kelurahan Besusu Tengah
• Kelurahan Lere

Dampak infrastruktur langsung yang teridentifikasi mencakup terputusnya akses jalan akibat luapan air dan sedimentasi, yang membatasi mobilitas warga serta akses tim penanggulangan bencana.

Respons Operasional dan Aktivasi Sistem Tanggap Darurat BPBD

Pemerintah Kota Palu melalui BPBD dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mengaktivasi sistem penanganan darurat bencana sesuai protokol daerah. Langkah operasional utama adalah pendirian posko pengungsian darurat di lokasi-lokasi yang dinilai aman dari ancaman banjir susulan. Posko pengungsian tersebut telah dilengkapi logistik dasar untuk menjamin keselamatan dan kebutuhan hidup pengungsi, meliputi:

• Tempat tidur darurat dan selimut
• Makanan siap saji
• Suplai air bersih yang memadai

Di bawah instruksi Wali Kota, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah melakukan koordinasi terpadu. Tim evakuasi gabungan dikerahkan dengan fokus pada kelompok rentan—termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas—di wilayah terdampak parah. Secara paralel, BPBD Palu mengintensifkan fungsi peringatan dini dengan mengimbau warga di bantaran sungai dan kawasan rawan banjir lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan, menyusul prakiraan cuaca yang masih memprediksi potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Sulteng.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan daerah, respons cepat ini menunjukkan kapasitas kelembagaan BPBD dalam menangani fase darurat bencana banjir. Kejadian bencana ini secara tegas menggarisbawahi urgensi integrasi data kerawanan wilayah ke dalam perencanaan tata ruang dan program pembangunan berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah. Sebagai catatan strategis, Pemerintah Kota Palu perlu memperkuat sistem mitigasi berbasis data kerawanan spasial, mengoptimalkan infrastruktur drainase di wilayah administratif yang teridentifikasi rawan, serta meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat melalui program kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.