Lebih dari 3.000 jiwa dari Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng), hingga Kamis, 23 Juli 2026, masih tercatat menjalani masa pengungsian di berbagai titik lokasi aman. Keadaan ini merupakan dampak langsung dari bencana alam berupa banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut pada Senin (21/7) dini hari, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong. Bencana hidrometeorologi ini telah menelan satu korban jiwa, melukai tiga warga, serta menyebabkan kerusakan parah pada ratusan unit permukiman dan infrastruktur publik.
Pemetaan Dampak dan Indikator Kerawanan di Wilayah Terdampak
Berdasarkan data operasional BPBD, bencana alam tersebut memberikan dampak signifikan dan mengisolasi 15 desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulteng. Wilayah-wilayah yang terdampak parah meliputi:
- Kecamatan Torue
- Kecamatan Sidoan
- Kecamatan Parigi
Secara akumulatif, terdapat 845 unit rumah yang mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Infrastruktur vital seperti ruas jalan, jembatan, dan jaringan irigasi juga mengalami kerusakan berat, menyebabkan terputusnya akses transportasi dan pelayanan dasar. Data kerusakan yang ekstensif ini merupakan indikator nyata dari tingginya tingkat kerawanan wilayah tersebut terhadap ancaman banjir bandang dan bencana alam serupa, menegaskan perlunya pemetaan kerentanan yang lebih mendetail dan berbasis data spasial.
Respons dan Operasi Pemerintah Daerah dalam Situasi Darurat
Merujuk pada kondisi darurat yang memerlukan penanganan sistematis, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menetapkan status tanggap darurat bencana untuk jangka waktu 14 hari. Keputusan ini diambil untuk mempercepat proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan rehabilitasi awal. Sebagai respons, tim gabungan yang terdiri dari unsur BPBD, TNI, Polri, dan relawan telah dikerahkan untuk melaksanakan operasi kemanusiaan dengan fokus utama pada pendistribusian bantuan logistik kepada ribuan warga yang masih berada di lokasi pengungsian. Bantuan yang didistribusikan mencakup kebutuhan pokok seperti makanan siap konsumsi, air bersih, selimut, serta perbekalan kesehatan.
Secara paralel, operasi teknis pembersihan material lumpur dan perbaikan darurat terhadap infrastruktur yang rusak juga diintensifkan. Upaya ini bertujuan mengembalikan aksesibilitas dan fungsi pelayanan dasar di wilayah terdampak di Sulteng secepat mungkin. Efektivitas respons darurat ini menjadi parameter penting dalam tata kelola pemerintahan daerah menghadapi situasi krisis.
Kejadian banjir bandang di Parigi Moutong kembali menyoroti kerentanan struktural wilayah, khususnya di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) tertentu. Faktor pemicu utama berupa curah hujan ekstrem memerlukan penyeimbangan melalui sistem mitigasi bencana yang kuat dan berkelanjutan. Situasi yang melibatkan korban jiwa, kerusakan aset publik-swasta, dan keterisolasian wilayah ini menegaskan urgensi untuk melakukan peninjauan ulang secara komprehensif terhadap dokumen tata ruang wilayah (RTRW) dan sistem manajemen risiko bencana (SPM Bencana) di kawasan yang dikategorikan rawan.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan daerah, peristiwa ini memberikan beberapa catatan strategis yang krusial. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong perlu segera memperkuat dan memperbarui sistem peringatan dini untuk banjir bandang yang berbasis komunitas di titik-titik rawan terdokumentasi. Lebih lanjut, pemetaan risiko dan kerentanan (risk and vulnerability mapping) secara detail serta integrasi data tersebut ke dalam proses perencanaan pembangunan dan anggaran daerah (APBD) menjadi langkah imperatif untuk meningkatkan ketahanan wilayah dan meminimalisir dampak bencana alam di masa depan.
