Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) resmi mempertahankan status Gunung Merapi pada level Siaga (Level III) per 8 September 2026. Keputusan ini didasarkan pada hasil pemantauan yang menunjukkan aktivitas vulkanik gunung api yang masih tinggi, dengan frekuensi gempa guguran yang intensif dan pertumbuhan kubah lava yang signifikan. Pemerintah Daerah, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, diminta segera mengoptimalkan langkah mitigasi. Imbauan waspada dikeluarkan bagi ribuan warga yang bermukim di daerah rawan bahaya, terutama di Kecamatan Cangkringan (Kabupaten Sleman, DIY), Kecamatan Selo (Kabupaten Boyolali), serta Kecamatan Dukun dan Srumbung (Kabupaten Magelang, Jawa Tengah). Masyarakat diharapkan mematuhi rekomendasi jarak aman yang telah ditetapkan oleh BPPTKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Potensi Bahaya dan Wilayah Terdampak Gunung Merapi
BPPTKG melaporkan bahwa volume kubah lava barat daya Gunung Merapi telah mencapai 3 juta meter kubik dengan laju pertumbuhan sekitar 50.000 meter kubik per hari. Angka ini menunjukkan suplai magma dari kedalaman masih berlangsung dan berpotensi memicu guguran awan panas maupun aliran lava. Potensi bahaya utama berupa awan panas guguran (pyroclastic flow) dan aliran lava masih mengancam wilayah dalam radius maksimal 5 kilometer dari puncak. Sektor selatan-barat daya menjadi arah utama sebaran ancaman, mencakup alur-alur sungai berikut:
- Sungai Kuning
- Sungai Boyong
- Sungai Bedog
- Sungai Krasak
- Sungai Bebeng
- Sungai Putih
Selain itu, sektor tenggara juga berpotensi terdampak luncuran material vulkanik sejauh 3 kilometer dari puncak. Masyarakat yang tinggal di dalam radius bahaya dilarang melakukan aktivitas apa pun, baik di lembah sungai maupun di lereng gunung api. Pemantauan visual dan instrumental terus dilakukan oleh BPPTKG secara 24 jam untuk mendeteksi perubahan aktivitas secara dini. Pemerintah daerah di Yogyakarta dan sekitarnya diharapkan segera mengevaluasi peta rawan bencana dan memperbarui data demografi penduduk di zona merah.
Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan Pengungsian
Menghadapi potensi eskalasi kegiatan gunung api, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah menyiapkan 14 titik pengungsian dengan kapasitas total lebih dari 20.000 orang. Titik-titik pengungsian tersebut tersebar di empat kapanewon yang berada di sekitar lereng Merapi, yaitu:
- Cangkringan
- Pakem
- Turi
- Ngemplak
BPBD Kabupaten Sleman terus mengoptimalkan koordinasi dengan forum komunikasi desa serta melaksanakan gladi posko secara rutin guna menguji kesiapan perangkat desa dan relawan dalam menghadapi situasi darurat. Sinergi dengan pemerintah kabupaten lain di kawasan lereng Merapi, termasuk Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang, juga menjadi prioritas dalam penyusunan rencana kontinjensi dan pengaturan jalur evakuasi lintas wilayah. Kesiapsiagaan logistik dan kebutuhan dasar pengungsi, seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan, turut dipastikan tersedia di setiap lokasi pengungsian. Pemerintah daerah juga mulai mengaktifkan pos-pos pemantauan di titik-titik strategis untuk memudahkan koordinasi jika terjadi peningkatan status.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas dan pelaksanaan simulasi evakuasi secara rutin perlu terus dilakukan, khususnya di kecamatan-kecamatan yang berada dalam zona rawan bencana. Pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan transportasi darurat yang memadai untuk menjangkau seluruh desa di lereng Merapi. Selain itu, sosialisasi tentang jalur evakuasi dan titik kumpul harus diperbarui secara berkala, mengingat dinamika perubahan morfologi gunung api yang dapat mengubah arah ancaman. Kolaborasi lintas kabupaten dalam pengelolaan pengungsian dan distribusi bantuan juga menjadi kunci kesiapsiagaan yang efektif menghadapi potensi bencana gunung api yang masih berstatus siaga.
