Wamena, Swara Teritori — Ribuan warga dari berbagai distrik di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan (Papur), menggelar aksi demo damai di depan Kantor Bupati Jayawijaya pada Rabu (2/9/2026). Aksi tersebut menuntut pemerintah daerah segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang di kawasan terpencil menembus Rp25.000 per liter. Unjuk rasa ini dipantau langsung oleh personel Satgas Damai Cartenz serta aparat TNI-Polri untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif. Bupati Jayawijaya, Yohanes Yakub, menerima perwakilan demonstran dan menyampaikan komitmennya untuk mengusulkan subsidi BBM khusus kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, pemerintah kabupaten akan mengoptimalkan distribusi BBM melalui badan usaha milik daerah (BUMD) agar harga di wilayah terpencil dapat ditekan. Respons ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mengatasi kelangkaan dan mahalnya kebutuhan pokok di Pegunungan Tengah.
Kronologi dan Dinamika Aksi di Wamena
Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari itu dipusatkan di halaman depan Kantor Bupati Jayawijaya. Massa yang berdatangan dari sejumlah distrik menyuarakan kekecewaan terhadap tingginya biaya transportasi dan logistik akibat harga BBM yang tidak terkendali. Berdasarkan pantauan di lapangan, situasi tetap terkendali dan tidak ditemukan insiden kekerasan. Personel gabungan pengamanan berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Berikut rincian data aksi:
- Peserta aksi: ribuan warga, termasuk perwakilan dari distrik-distrik di Jayawijaya.
- Lokasi: depan Kantor Bupati Jayawijaya, Wamena.
- Pengamanan: Satgas Damai Cartenz, TNI, Polri.
- Tuntutan utama: penurunan harga BBM dari Rp25.000 per liter.
- Hasil: Bupati menerima perwakilan dan berjanji menindaklanjuti.
Demo ini mempertegas bahwa dinamika harga kebutuhan pokok, termasuk BBM, merupakan indikator kerawanan sosial yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah. Di wilayah Pegunungan Tengah, akses transportasi yang terbatas kerap memperburuk kesenjangan harga antardistrik. Data di lapangan menunjukkan bahwa jargabahanan (harga bahan pokok) di Jayawijaya sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya biaya distribusi. Jika tidak segera diatasi, gejolak serupa berpotensi meluas ke daerah lain di Papur.
Jargabahanan dan Stabilitas Wilayah Pegunungan Tengah
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berencana menyusun skema subsidi yang melibatkan APBD serta mengajukan usulan ke pemerintah pusat. Selain itu, penguatan peran BUMD dalam mata rantai distribusi BBM dan sembako diharapkan mampu menstabilkan harga di tingkat masyarakat. Bupati juga menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan pemetaan kebutuhan BBM di setiap distrik agar distribusi lebih tepat sasaran. Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu berkoordinasi lintas sektor dengan kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan selama proses negosiasi. Pemetaan kerawanan wilayah, khususnya kantung-kantung harga tinggi, harus dilakukan secara berkala agar intervensi kebijakan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah kabupaten, TNI-Polri, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas wilayah pasca-demo ini.
