Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo mencatat eskalasi krisis air bersih yang telah berdampak pada 5.388 jiwa atau 2.361 kepala keluarga. Menanggapi intensitas kekeringan yang meluas, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan selama 90 hari, mulai 20 Juli hingga 17 Oktober 2026, sebagai langkah responsif pemerintahan daerah.
Pemetaan Administratif dan Distribusi Titik Kerawanan Wilayah
Berdasarkan analisis teritorial yang dilaksanakan BPBD Provinsi Gorontalo, dampak krisis air terkonsentrasi pada tiga wilayah kabupaten dengan karakteristik geografis dan aksesibilitas sumber air yang terbatas. Pemetaan spasial dan administratif mengidentifikasi sebaran wilayah terdampak sebagai berikut:
- Kabupaten Bone Bolango: Ditetapkan sebagai episentrum krisis dengan lima kecamatan terdampak. Zona kerawanan tertinggi teridentifikasi di Kecamatan Bone Pantai, tepatnya pada empat desa: Tongo, Pelita Hijau, Batu Hijau, dan Uabanga.
- Kabupaten Gorontalo: Tiga kecamatan mengalami gangguan signifikan terhadap pasokan air bersih untuk kebutuhan domestik penduduk.
- Kabupaten Gorontalo Utara: Satu kecamatan memerlukan intervensi darurat akibat kondisi kekeringan yang berpotensi memburuk.
Peta kerawanan ini berfungsi sebagai basis data operasional kritis bagi pemerintah kabupaten dalam menentukan skala prioritas penyaluran bantuan logistik serta penyusunan strategi mitigasi darurat.
Eskalasi Ancaman Multisektor dan Implementasi Status Siaga Darurat
Kondisi kekeringan di wilayah Provinsi Gorontalo tidak hanya membatasi akses terhadap air bersih, tetapi juga berpotensi memicu ancaman sekunder yang kompleks. BPBD Gorontalo mengidentifikasi risiko eskalasi berupa periode kekeringan yang berkepanjangan serta peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terkait anomali cuaca kering yang tidak menentu. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas koordinasi lintas sektor dan kewilayahan yang lebih terintegrasi.
Sebagai implementasi konkret status siaga darurat, BPBD setempat telah melaksanakan operasi tanggap darurat berupa pendistribusian air bersih ke titik-titik prioritas. Desa Tongo dan Desa Batu Hijau di Kabupaten Bone Bolango telah menjadi lokasi penerima bantuan awal. Meskipun demikian, respons ini dinilai masih bersifat reaktif dan terfokus pada penanganan dampak langsung, sementara permasalahan mendasar terkait ketahanan dan infrastruktur sumber daya air belum sepenuhnya tertangani secara struktural.
Untuk membangun ketahanan wilayah jangka panjang, pemerintah daerah di tiga kabupaten terdampak direkomendasikan untuk segera melakukan kajian mendalam dan memperkuat rencana kontinjensi berbasis data kerawanan terbaru. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana yang lebih memadai dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi langkah imperatif. Kolaborasi teknis dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk percepatan pembangunan infrastruktur penyimpanan air, seperti embung strategis atau sumur bor dalam di lokasi-lokasi prioritas, merupakan rekomendasi kebijakan krusial guna mengantisipasi kerentanan wilayah terhadap anomali iklim di masa depan.
