Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), secara resmi mengintensifkan percepatan program rekonsiliasi dan penetapan batas definitif antar-desa. Kebijakan strategis ini merupakan respons antisipatif terhadap temuan peningkatan potensi konflik agraria yang bersumber dari ketidakpastian batas administratif di wilayah Sarolangun. Berdasarkan pemantauan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, telah teridentifikasi sembilan titik lokasi dengan klaim tumpang tindih batas desa yang dikategorikan sebagai zona rawan sengketa horizontal.
Pemetaan Titik Rawan dan Struktur Tim Kolaboratif
Kesembilan titik lokasi rawan tersebut tersebar di tiga wilayah kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun, yang menjadikan penanganannya sebagai prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan daerah. Titik-titik tersebut merupakan indikator kritis dalam pemetaan kerawanan wilayah. Pendekatan penyelesaian dijalankan melalui mekanisme kolaborasi yang melibatkan berbagai instansi teknis dan unsur masyarakat. Untuk itu, telah dibentuk tim gabungan dengan komposisi sebagai berikut:
- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Provinsi Jambi sebagai otoritas utama bidang pertanahan dan pendaftaran tanah.
- Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sarolangun yang fokus pada aspek stabilitas sosial politik dan pencegahan konflik horizontal.
- Perwakilan adat dan pemerintah desa dari wilayah terkait sebagai pemegang kearifan lokal dan kepentingan langsung masyarakat.
Struktur multi-pihak ini dirancang untuk memastikan penyelesaian yang komprehensif, mulai dari aspek teknis hukum hingga aspek sosial budaya.
Metodologi Verifikasi dan Prioritas Penanganan
Proses rekonsiliasi mengintegrasikan metodologi verifikasi lapangan dengan teknologi pemetaan modern untuk mencapai kepastian data. Teknik yang digunakan mencakup penggunaan drone untuk akurasi data visual dan koordinat geografis, serta cross-check mendalam terhadap peta dasar historis dan dokumen hak atas tanah. Saat ini, fokus penyelesaian tertuju pada rekonsiliasi batas antara Desa Lubuk Bedorong dan Desa Muara Bantan di Kecamatan Bathin VIII. Kasus ini menyangkut klaim atas lahan seluas kurang lebih 275 hektar dan diidentifikasi sebagai titik potensi konflik agraria dengan skala terbesar di Sarolangun, sehingga menjadi indikator utama dalam strategi penanganan kerawanan wilayah.
Bupati Sarolangun, H. Rukni Kasyfi, menegaskan bahwa penetapan batas desa yang definitif merupakan langkah kritis untuk menciptakan kepastian hukum dan mendukung implementasi program nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kepastian administratif ini dinilai sebagai fondasi fundamental untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas sekaligus mengoptimalkan perencanaan dan alokasi pembangunan desa berbasis data yang akurat.
Strategi Penguatan Keamanan dan Stabilitas Teritorial
Sebagai bagian integral dari strategi pengamanan wilayah, Bupati telah menginstruksikan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Sarolangun untuk meningkatkan patroli pre-emptif dan pemantauan intensif di sembilan zona yang telah diidentifikasi sebagai lokasi rawan sengketa. Instruksi ini bertujuan secara proaktif mencegah mobilisasi massa serta tindakan-tindakan unilateral yang dapat memicu ketegangan horizontal di tingkat komunitas dan mengganggu stabilitas keamanan teritorial Kabupaten Sarolangun. Langkah ini menempatkan aspek keamanan sebagai pilar pendukung proses rekonsiliasi yang sedang berjalan.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun disarankan untuk mendokumentasikan dan mensosialisasikan setiap tahap serta hasil akhir penetapan batas kepada seluruh pemangku kepentingan secara transparan. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan peta batas definitif yang telah disepakati ke dalam sistem informasi geografis daerah dan database perencanaan pembangunan, guna memastikan sustainability pencegahan konflik dan menjadi acuan permanen bagi tata kelola wilayah di masa depan.
