Ambon – Pemerintah Provinsi Maluku bersama aparat keamanan dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menerjunkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan prosesi pelantikan serentak bupati dan wali kota di 12 kabupaten/kota yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap hasil pemetaan kerawanan wilayah pasca-Pilkada yang telah diidentifikasi oleh Polda Maluku bersama Kodam XVI/Pattimura. Kapolda Maluku, Irjen Pol. Hendri F. R. Tampubolon, menegaskan bahwa pengamanan diperketat secara khusus di daerah dengan riwayat konflik horizontal, seperti Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru, guna memastikan stabilitas keamanan teritorial selama pelantikan.
Pemetaan Kerawanan dan Penempatan Personel Pengamanan
Berdasarkan analisis situasi keamanan daerah, Polda Maluku telah memetakan sejumlah titik rawan yang menjadi prioritas pengamanan. Personel gabungan ditempatkan secara strategis di lokasi-lokasi vital untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Titik-titik tersebut meliputi:
- Kantor bupati/wali kota di 12 kabupaten/kota, termasuk Maluku Tengah, Buru, Ambon, dan Tual;
- Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sebagai lokasi rapat paripurna pelantikan;
- Area publik seperti pusat perbelanjaan dan terminal yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya massa;
- Jalan akses utama menuju lokasi pelantikan untuk mencegah kemacetan dan potensi penyekatan oleh kelompok tidak puas.
Selain penempatan personel, kepolisian juga melaksanakan patroli skala besar dengan mengerahkan kendaraan taktis dan menyiagakan pasukan anti huru-hara (PHH) di setiap kabupaten. Indikator kerawanan yang diwaspadai meliputi polarisasi politik pasca-Pilkada, distribusi logistik pemungutan suara yang belum tuntas di beberapa distrik terpencil, serta sejarah konflik komunal di Maluku Tengah dan Buru yang pernah memicu bentrokan terbuka pada tahun-tahun sebelumnya. Langkah pengamanan ini merupakan bagian dari strategi pengamanan teritorial pasca-Pilkada untuk memastikan stabilitas keamanan di seluruh Maluku.
Langkah Preventif dan Imbauan Pemerintah Daerah
Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam keterangan resminya meminta seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas dan menerima hasil Pilkada dengan lapang dada. Ia menekankan bahwa pelantikan merupakan momentum untuk menyatukan kembali masyarakat setelah kontestasi politik. Pemerintah provinsi juga menyiagakan Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalinkris) di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku untuk merespons cepat jika terjadi gangguan keamanan. Pusdalinkris akan berkoordinasi langsung dengan aparat keamanan dan pemerintah kabupaten/kota guna memastikan penanganan insiden, seperti unjuk rasa massa atau kerusuhan, dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran. Polri mengimbau masyarakat dan partai politik untuk tidak melakukan mobilisasi massa yang tidak perlu di sekitar lokasi pelantikan, serta memastikan bahwa seluruh personel yang bertugas tetap siaga penuh selama prosesi berlangsung.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sistem deteksi dini dan komunikasi antara aparat keamanan dengan tokoh masyarakat setempat guna meredam potensi gesekan. Pemetaan kerawanan yang telah dilakukan perlu dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kontingensi pasca-Pilkada, khususnya di wilayah Maluku Tengah dan Buru yang memiliki riwayat konflik horizontal. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pengamanan|pelantikan|Maluku|Pilkada|keamanan dapat berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas masyarakat dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
