Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi penanganan bencana pada awal pekan ini yang secara spesifik difokuskan pada pemetaan ulang zona kerawanan longsor di sejumlah kabupaten terdampak gempa bumi beberapa bulan sebelumnya. Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah ini menghadirkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta kepala daerah dari Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi bencana susulan yang diprediksi meningkat seiring memasuki puncak musim hujan pada November 2026 mendatang.
Pemetaan Ulang Zona Kerawanan Longsor Pasca-Gempa
Hasil pemetaan awal yang disajikan dalam rapat menunjukkan adanya pergeseran tanah dan peningkatan kerapatan retakan di lereng-lereng perbukitan di wilayah terdampak. Fenomena ini secara signifikan meningkatkan potensi longsor, terutama di kawasan yang sebelumnya telah mengalami deformasi akibat gempa bumi. Tim teknis dari BPBD dan Dinas PUPR berhasil menandai sebanyak 15 zona baru yang dikategorikan sebagai daerah rawan tinggi. Zona-zona tersebut tersebar di tiga kabupaten dengan karakteristik geologis yang rentan, yaitu:
- Kabupaten Sigi: 7 titik di Kecamatan Palolo dan Nokilalaki
- Kabupaten Donggala: 5 titik di Kecamatan Banawa dan Sojol
- Kabupaten Parigi Moutong: 3 titik di Kecamatan Tinombo dan Moutong
Data ini menjadi dasar bagi BPBD untuk melakukan sosialisasi peta evakuasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di sekitar lereng. Setiap zona telah dipetakan secara detail, termasuk jalur evakuasi dan titik kumpul sementara, yang akan disosialisasikan melalui forum-forum desa dan kelurahan. Selain itu, rapat juga membahas perlunya pemasangan rambu peringatan di setiap akses menuju zona rawan tinggi guna mengurangi risiko korban jiwa.
Langkah Mitigasi dan Kesiapsiagaan Daerah
Sebagai tindak lanjut hasil pemetaan, BPBD Sulawesi Tengah segera memasang alat pemantau pergerakan tanah (extensometer) sederhana di titik-titik kritis yang telah teridentifikasi. Alat ini berfungsi mendeteksi pergeseran tanah secara real-time dan akan terintegrasi dengan sistem peringatan dini berbasis komunitas. Kepala BPBD Sulawesi Tengah menegaskan bahwa pemasangan alat ini merupakan prioritas, mengingat prediksi puncak musim hujan yang dapat memicu longsor susulan. Selain itu, rapat koordinasi juga membahas kesiapan logistik di posko bencana tingkat kabupaten, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terisolasinya permukiman akibat longsor yang memutus akses jalan. Pemerintah daerah telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk pengadaan tenda, selimut, dan makanan siap saji di gudang logistik BPBD di masing-masing kabupaten.
Catatan strategis dari rapat ini menekankan perlunya sinergi antardaerah dan pemantauan berkala terhadap zona rawan tinggi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah direkomendasikan untuk mengintegrasikan data pemetaan bencana ini ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mencegah pembangunan permukiman baru di area berbahaya. Penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas dan pelatihan tanggap darurat bagi warga di sekitar zona longsor juga harus menjadi prioritas. Langkah-langkah ini penting untuk meminimalkan risiko bencana longsor di Sulawesi Tengah, terutama pada musim hujan mendatang.
