Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara resmi mengerahkan pasukan Brigade Mobil (Brimob) ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari Operasi Pengamanan teritorial. Langkah strategis ini ditempuh untuk mengantisipasi eskalasi konflik lahan yang kerap terjadi antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan di kawasan perbatasan, khususnya di Kabupaten Sanggau dan Sintang. Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Suryanto, menegaskan bahwa pengamanan perbatasan tidak hanya berfokus pada aspek kedaulatan negara, tetapi juga pada stabilitas sosial akibat sengketa agraria yang terus memanas dalam beberapa bulan terakhir.
Indikator Kerawanan Konflik Lahan di Perbatasan Kalimantan Barat
Berdasarkan data kepolisian dan laporan pemerintah daerah, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan tingginya potensi konflik lahan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Ketegangan paling menonjol terjadi di area konsesi hutan dan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan swasta. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, tercatat beberapa kali aksi unjuk rasa besar yang diikuti oleh ratusan warga, disertai ketegangan fisik dengan aparat keamanan yang mengawal operasional perusahaan. Wilayah yang menjadi episentrum kerawanan meliputi:
- Kabupaten Sanggau, khususnya di Kecamatan Sekayam dan Entikong sebagai titik perbatasan langsung dengan Malaysia.
- Kabupaten Sintang, terutama di Kecamatan Ketungau Hulu dan Dedai yang memiliki luas konsesi perkebunan signifikan.
- Kawasan hutan lindung dan taman nasional yang tumpang tindih dengan izin usaha perkebunan.
Pemerintah daerah setempat telah mengidentifikasi bahwa akar masalah berasal dari ketidakjelasan batas wilayah ulayat masyarakat adat dengan areal konsesi perusahaan. Sejumlah kelompok masyarakat mengklaim bahwa proses perizinan tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai, sehingga memicu protes berulang yang mengganggu stabilitas keamanan teritorial di garis perbatasan.
Strategi Operasi Pengamanan dan Pendekatan Pre-emptif
Operasi Pengamanan yang melibatkan pasukan Brimob ini tidak sekadar bersifat represif, melainkan diintegrasikan dengan upaya pre-emptif melalui dialog dan pendekatan hukum. Polri akan berkoordinasi secara ketat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodam XII/Tanjungpura serta seluruh elemen pemerintah daerah, termasuk Dinas Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat. Selain patroli rutin di titik rawan, langkah-langkah yang telah dipersiapkan meliputi:
- Mediasi antara masyarakat dan perusahaan untuk mencari solusi sengketa lahan secara damai.
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan dan aktivitas ilegal di area konsesi.
- Sosialisasi regulasi pertanahan dan kehutanan kepada tokoh masyarakat dan pemuda desa perbatasan.
Kapolda menekankan bahwa pendekatan dialogis akan diutamakan guna mencegah eskalasi yang dapat mengganggu hubungan diplomatik dengan Malaysia di kawasan perbatasan. Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, keberhasilan Operasi Pengamanan ini sangat bergantung pada sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyelesaikan akar permasalahan konflik lahan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah didorong untuk segera melakukan audit tata ruang dan percepatan penyelesaian sengketa batas wilayah adat guna menciptakan stabilitas keamanan yang permanen di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat.
