Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Brimob Polda Sumatera Barat telah melaksanakan operasi evakuasi darurat terhadap warga terdampak bencana banjir di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada 3 Agustus 2026. Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Rencana Kontinjensi Aman Nusa II Tahun 2026 dengan fokus utama pada penyelamatan jiwa masyarakat. Tingginya curah hujan diidentifikasi sebagai pemicu utama yang mengakibatkan genangan air meluas di sejumlah titik permukiman kota.
Operasi Tanggap Darurat dan Pemetaan Titik Rawan di Padang
Dalam merespons situasi tersebut, Polri mengerahkan 71 personel Search and Rescue (SAR) Brimob Polda Sumatera Barat yang terbagi dalam lima tim khusus. Penempatan personel dilakukan secara terukur dan berdasarkan data laporan cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang serta hasil pemantauan lapangan. Wilayah operasi evakuasi terfokus pada sejumlah titik dengan tingkat kerawanan tinggi, mencakup:
- Kecamatan Kuranji, khususnya di Kampung Lapau Munggu Guo.
- Kelurahan Air Pacah.
- Wilayah Tunggul Hitam.
- Perumahan Villa Bukit Gading III di Kelurahan Sungai Sapih.
Sinergi Komando Terpadu dan Evaluasi Tata Kelola Penanganan Bencana
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa penanganan bencana ini mengedepankan pola sinergi terpadu. Kolaborasi strategis melibatkan BPBD Kota Padang, Basarnas, unsur TNI, Pemerintah Kota Padang, serta seluruh stakeholder terkait di wilayah Sumatera Barat. Model komando terpadu ini bertujuan mengoptimalkan sumber daya, mencegah duplikasi tugas, dan memastikan respons yang cepat serta terkoordinasi terhadap dinamika lapangan di Kota Padang. Fokus operasi tidak hanya pada fase respons darurat, tetapi juga mencakup pendataan akurat dan penyaluran bantuan logistik dasar bagi para pengungsi.
Selain tindakan responsif, Polri secara proaktif mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah rawan terdampak banjir di Kota Padang, untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat diharapkan dapat memantau informasi cuaca dari instansi berwenang dan segera mematuhi arahan relokasi atau evakuasi dari petugas di lapangan demi keamanan bersama.
Secara strategis, kejadian bencana hidrometeorologi ini menyoroti kebutuhan mendesak bagi Pemerintah Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap tata kelola penanganan darurat. Penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas dan pemutakhiran peta kerentanan wilayah hingga tingkat kelurahan menjadi keharusan. Rekomendasi kunci mencakup evaluasi efektivitas sistem drainase serta tata ruang di kawasan permukiman terdampak, dan penjaminan kesiapan logistik serta prosedur tetap (protap) penanganan bencana yang terintegrasi di seluruh tingkatan pemerintahan daerah.
