Kepolisian Daerah Papua mengumumkan hasil akhir pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) dan Disaster Victim Identification (DVI) Mabes Polri terkait insiden ledakan bom sisa Perang Dunia II yang terjadi di Jalan Wolter Monginsidi, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, pada 31 Mei 2026. Hasil identifikasi resmi mengonfirmasi tiga korban yang sebelumnya dinyatakan hilang telah meninggal dunia, yakni Yohanes Andre Marandof, La Ini alias Lai Madura, dan Yulianus Raubaba. Dengan penemuan ini, total korban meninggal dalam kejadian tersebut telah mencapai sembilan orang.
Analisis Forensik dan Materi Peledak
Pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabes Polri berhasil mengidentifikasi jenis bahan peledak yang terkandung di dalam bom. Hasil analisis konklusif menunjukkan bahan utama adalah trinitrotoluena (TNT), suatu bahan peledak konvensional yang banyak digunakan pada era Perang Dunia II. Temuan ini menyoroti dua aspek kritis. Pertama, sifat destruktif bom sisa perang yang masih sangat aktif setelah puluhan tahun. Kedua, motif penggunaan bom oleh korban, yang direncanakan untuk dijadikan bahan peledak dalam aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, dikenal dengan istilah lokal "bom ikan" atau "dopis". Kronologi kejadian berdasarkan penyelidikan awal Polres Biak Numfor menunjukkan bahwa ledakan terjadi saat para korban sedang melakukan penggergajian terhadap bodi bom.
Dampak Teritorial dan Indikator Kerawanan Wilayah
Insiden ini menyingkap persoalan mendasar terkait tata kelola keamanan dan pengawasan material berbahaya di wilayah perbatasan dan bekas area konflik. Keberadaan dan penyebaran materi peledak sisa perang yang tidak terkontrol telah menjadi ancaman serius bagi keselamatan publik di Kabupaten Biak Numfor dan wilayah Papua pada umumnya. Ledakan tersebut tidak hanya mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah signifikan, tetapi juga mengindikasikan beberapa titik kerawanan wilayah, di antaranya:
- Praktik penangkapan ikan ilegal dan berbahaya yang masih marak, mengabaikan regulasi perikanan dan keselamatan.
- Lemahnya sistem pendataan, pemantauan, dan netralisasi benda berbahaya bersejarah (unexploded ordnance/UXO) di daerah bekas konflik.
- Keterbatasan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap masyarakat mengenai bahaya material sisa perang.
- Tingginya kerentanan keamanan masyarakat akibat akses terhadap bahan peledak yang tidak diawasi.
Menyikapi kompleksitas kasus ini, Polres Biak Numfor telah meningkatkan status penanganan dari penyelidikan umum ke tahap penyidikan. Langkah ini diambil untuk mengungkap secara komprehensif penyebab pasti ledakan, alur perolehan bom oleh korban, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran atau penggunaan bahan peledak ilegal.
Untuk Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Pemerintah Provinsi Papua, kejadian ini menjadi catatan strategis yang mendesak. Diperlukan koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan TNI dan Polri untuk melakukan pemetaan dan pembersihan menyeluruh terhadap lokasi-lokasi yang diduga masih menyimpan sisa-sisa materi peledak perang. Selain itu, program sosialisasi yang masif dan berkelanjutan mengenai bahaya benda sisa perang serta larangan praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak harus menjadi prioritas kebijakan. Penguatan pengawasan di wilayah pesisir dan pengaturan penegakan hukum yang tegas juga perlu diintegrasikan guna memulihkan kondisi keamanan dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
