Kepolisian Daerah (Polda) Papua secara resmi mengerahkan pasukan Brigade Mobil (Brimob) serta mengoptimalkan seluruh jajaran kewilayahan dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2026. Langkah ini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Mathius D. Fakhiri, S.H., M.H., yang menegaskan kesiapan penuh untuk menciptakan kondisi kondusif di seluruh tahapan pesta demokrasi, mulai dari pra-pemungutan suara hingga pasca-penetapan hasil. Fokus utama pengamanan diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki catatan sejarah konflik atau tingkat kerawanan tinggi, sejalan dengan arahan Mabes Polri untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang dapat memicu ketidakstabilan sosial di Provinsi Papua.
Pemetaan Kerawanan Wilayah sebagai Strategi Antisipasi
Polda Papua telah melaksanakan pemetaan kerawanan secara sistematis di setiap kabupaten dan kota untuk mengidentifikasi titik-titik potensi konflik yang mungkin timbul selama Pilkada Serentak 2026. Upaya ini meliputi pendeteksian dini terhadap isu-isu sensitif yang berkembang di masyarakat, pemantauan intensif terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi menjadi sumber gangguan, serta penguatan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk peserta pemilu dan tim kampanye. Berdasarkan hasil pemetaan, beberapa indikator kerawanan yang menjadi perhatian utama meliputi:
- Sejarah konflik horizontal di beberapa distrik seperti di Kabupaten Intan Jaya, Nduga, dan Puncak.
- Ketegangan antarkelompok pendukung calon kepala daerah yang dapat memicu gesekan di lapangan.
- Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di wilayah pegunungan akibat akses terbatas dan ancaman keamanan.
- Penyebaran informasi hoaks dan provokasi melalui media sosial yang berpotensi memperkeruh situasi.
Dengan pendekatan ini, Polda Papua berupaya melakukan intervensi dini melalui kegiatan pre-emptif dan preventif, termasuk dialog dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meredam ketegangan sebelum meluas.
Sinergi Lintas Sektor dan Pengamanan Terpadu
Untuk memastikan efektivitas pengamanan, Polda Papua menjalin koordinasi erat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota. Langkah konkret yang telah dilaksanakan meliputi patroli terpadu di wilayah-wilayah rawan, pengawasan ketat terhadap logistik pemilu, serta pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di daerah terpencil. Selain itu, Brimob diterjunkan sebagai kekuatan reaksi cepat di titik-titik strategis yang dinilai memiliki risiko tinggi terjadi konflik. Kapolda menekankan bahwa prioritas utama adalah mencegah terjadinya gesekan sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, dengan melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai garda terdepan di tingkat desa. Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden tentang pengamanan Pilkada Serentak yang mengedepankan sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di Provinsi Papua disarankan untuk memperkuat peran forum komunikasi antartokoh dan mempercepat distribusi logistik pemilu ke wilayah terpencil guna meminimalkan celah konflik. Rekomendasi ini penting mengingat tantangan geografis dan historis yang masih membayangi proses demokrasi di daerah rawan seperti Intan Jaya, Nduga, dan Puncak. Dengan langkah preventif terpadu, diharapkan Pilkada Serentak 2026 di Papua dapat berjalan aman, damai, dan partisipatif sesuai harapan seluruh pemangku kepentingan.
