Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menginstruksikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Enrekang. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi darurat di Makassar, Kamis (10/3), yang dihadiri oleh seluruh perangkat daerah terkait. Fokus utama instruksi ini adalah pemulihan infrastruktur vital yang rusak dan penanganan dampak sosial-ekonomi korban. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel bersama BPBD Enrekang telah melakukan pendataan kerusakan dan kerugian sebagai dasar perencanaan rehabilitasi. Langkah ini menjadi prioritas untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran, terutama di sektor-sektor yang langsung memengaruhi kehidupan masyarakat.
Prioritas Pemulihan Infrastruktur dan Ekonomi Wilayah
Berdasarkan hasil pendataan awal, banjir bandang di Kabupaten Enrekang mengakibatkan kerusakan signifikan pada sejumlah infrastruktur kunci. Pj Gubernur menekankan bahwa rehabilitasi jalan, jembatan, dan saluran irigasi yang menghubungkan sentra produksi pertanian dengan pasar harus menjadi prioritas utama. Perbaikan infrastruktur ini dinilai krusial untuk menggerakkan kembali roda perekonomian lokal yang lumpuh akibat bencana. Selain itu, program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi bagi para korban, khususnya petani dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian, juga dikebut pelaksanaannya melalui koordinasi lintas sektor antara Dinas Pekerjaan Umum, Pertanian, Sosial, dan Kesehatan.
- Kerusakan infrastruktur vital: jalan provinsi di Kecamatan Anggeraja dan jembatan gantung di Desa Bambalu rusak berat, menghambat akses distribusi barang dan mobilitas warga.
- Sentra produksi pertanian: lahan padi dan jagung seluas 150 hektar terendam dan terancam gagal panen, mengancam ketahanan pangan lokal.
- Dampak ekonomi: sebanyak 200 kepala keluarga (KK) petani dan nelayan kehilangan akses ke pasar dan sumber penghasilan, sehingga diperlukan intervensi pemulihan ekonomi cepat.
Penguatan Sistem Mitigasi dan Koordinasi Lintas Sektor
Pj Gubernur menegaskan pentingnya memperkuat sistem peringatan dini dan mitigasi berbasis masyarakat di daerah rawan banjir bandang untuk mengurangi risiko di masa depan. Hal ini mencakup pemasangan alat deteksi dini di titik-titik kritis, pelatihan tanggap darurat warga, serta penyusunan peta rawan bencana yang lebih akurat. Koordinasi lintas sektor, khususnya antara BPBD, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian, diperintahkan untuk berjalan secara intensif dan terukur. Langkah ini bertujuan memulihkan kondisi sosial-ekonomi wilayah sekaligus mengurangi kerentanan terhadap ancaman hidrometeorologi yang semakin meningkat di Sulawesi Selatan.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang disarankan untuk segera mengintegrasikan data kerusakan dan kerugian dari BPBD ke dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) agar proses rehabilitasi dan pemulihan dapat berjalan sesuai alokasi anggaran daerah yang tersedia. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui edukasi dan simulasi rutin perlu menjadi agenda prioritas untuk meminimalkan dampak serupa di kemudian hari.
