Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan situasi darurat bencana hidrometeorologi yang melanda empat wilayah prioritas hingga 7 Januari 2026. Wilayah terdampak mencakup Kabupaten Kepulauan Sitaro di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, dan Kabupaten Serang di Provinsi Banten. Laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB tersebut menegaskan tingginya tingkat kerawanan wilayah terhadap ancaman cuaca ekstrem dan menggarisbawahi urgensi respons pemerintah daerah dalam penanganan darurat.
Pemetaan Dampak Kritis dan Status Tanggap Darurat di Kepulauan Sitaro
Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, tercatat sebagai wilayah dengan dampak paling kritis akibat serangkaian bencana, terutama banjir bandang. Menyikapi kompleksitas situasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi untuk periode 14 hari, efektif sejak 5 Januari 2026. Status ini menjadi landasan hukum bagi mobilisasi sumber daya dan anggaran darurat pemerintah daerah. Data dampak bencana per 7 Januari 2026 menunjukkan kerusakan yang signifikan, meliputi:
- Korban Jiwa: 16 orang meninggal dunia, 22 orang luka-luka, dan 3 orang dalam proses pencarian.
- Pengungsi: Sebanyak 682 jiwa terdampak dan mengungsi.
- Kerusakan Perumahan: 7 unit rumah hanyut, 29 unit rusak berat, dan 112 unit rusak ringan.
Analisis Kerentanan dan Respons di Wilayah Lain yang Terdampak
Pola kerawanan serupa terlihat di kabupaten lain dengan karakteristik dampak yang berbeda. Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, bencana banjir telah merendam 10 desa yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Sembakung, Lumbis, dan Sebuku. Sebanyak 4.461 jiwa terdampak, dengan kerusakan kritis pada infrastruktur publik termasuk 9 unit sekolah terendam dan 9 fasilitas kesehatan terdampak. Sementara itu, di Kabupaten Serang, Banten, kejadian longsor di Gunung Kaupas, Kampung Cibodas, Kecamatan Padarincang, telah memaksa 266 warga mengungsi. Data-data ini mengonfirmasi bahwa bencana hidrometeorologi tidak hanya mengancam pemukiman, tetapi juga menonaktifkan akses layanan dasar pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya memperparah kerentanan sosial ekonomi masyarakat di daerah terdampak.
BNPB secara khusus mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Imbauan ini mengacu pada prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang berpotensi memicu kejadian serupa. Fokus kebijakan ditekankan pada aspek pencegahan dan mitigasi dalam kerangka penanggulangan bencana yang komprehensif, di samping respons darurat yang cepat dan tepat.
Berdasarkan analisis perkembangan situasi ini, Swara Teritori memberikan catatan strategis bagi pemerintah daerah terdampak dan daerah berpotensi rawan lainnya. Pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi Pusdalops di tingkat lokal serta meningkatkan koordinasi terstruktur dengan unsur TNI, Polri, dan relawan terlatih. Selain itu, pemutakhiran data kerawanan wilayah berbasis karakteristik lokal dan pengintegrasian sistem peringatan dini menjadi prioritas kebijakan untuk mengurangi dampak dan mempercepat pemulihan pasca bencana hidrometeorologi.
