Penyintas gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan ketersediaan air bersih yang sangat terbatas pascabencana. Keluhan ini disampaikan langsung kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Rabu, 16 September 2026, saat kunjungan kerja ke lokasi terdampak. Mendampingi Presiden, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menegaskan bahwa persoalan air bersih menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Ia mengakui bahwa Pulau Palue—yang terletak di Laut Flores—memiliki keterbatasan sumber air tawar secara geografis, dan guncangan gempa sebelumnya telah memperparah kondisi tersebut dengan mengganggu sistem sumber air yang ada.
Krisis Air Bersih dan Dampak Geografis di Pulau Palue
Pulau Palue merupakan wilayah kepulauan di Kabupaten Sikka yang secara administratif terdiri dari beberapa desa dengan karakteristik geografis yang kering dan minim cadangan air tawar. Bencana gempa yang melanda kawasan tersebut pada awal September 2026 tidak hanya merusak infrastruktur hunian, tetapi juga memicu kerawanan terhadap akses air bersih. Berdasarkan laporan lapangan yang diterima pemerintah daerah, beberapa indikator kerawanan utama mencuat:
- Sumber mata air tradisional di Pulau Palue mengalami penurunan debit atau bahkan mengering akibat pergeseran tanah pascagempa.
- Ketersediaan air hujan—yang biasanya diandalkan saat musim hujan—tidak mencukupi kebutuhan dasar warga yang masih berada di lokasi pengungsian.
- Jarak geografis Pulau Palue dari daratan utama Sikka menyulitkan distribusi bantuan air bersih secara kontinyu.
- Masyarakat di pesisir pulau terpaksa mengonsumsi air yang terkontaminasi garam atau tanah, meningkatkan risiko penyakit berbasis air seperti diare dan infeksi saluran pencernaan.
Kondisi ini menuntut respons cepat dari pemerintah daerah, karena krisis air bersih dapat memicu ketidakstabilan sosial dan menambah beban pemulihan pascagempa. Bupati Sikka telah menginstruksikan Dinas PUPR dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memetakan titik-titik kritis kebutuhan air dan mengoptimalkan pengiriman bantuan melalui jalur laut.
Upaya Penanganan: Solusi Teknologi Desalinasi dan Distribusi Darurat
Menanggapi keluhan penyintas, Bupati Juventus Prima Yoris Kago menyatakan bahwa pemerintah daerah sedang menjajaki penggunaan teknologi desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Langkah ini dipandang sebagai solusi jangka menengah yang realistis mengingat kondisi geografis Pulau Palue yang dikelilingi Laut Flores. Pemerintah Kabupaten Sikka juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk mengirimkan perangkat pengolahan air portabel serta memobilisasi tangki air bersih ke lokasi pengungsian.
Selain itu, pemerintah daerah terus mengupayakan distribusi air bersih dalam kemasan dan melalui kapal tanker air dari Pelabuhan Maumere ke Pulau Palue. Dalam jangka pendek, prioritas utama adalah menjamin pasokan air bersih bagi 2.000 lebih jiwa yang masih bertahan di pengungsian dan desa-desa yang terisolasi. Bupati menekankan bahwa penanganan krisis air bersih merupakan bagian integral dari rencana pemulihan pascagempa di Kabupaten Sikka, dan akan dipantau secara ketat setiap minggu melalui rapat koordinasi lintas sektor.
Catatan Strategis untuk Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Sikka perlu segera mempercepat implementasi solusi teknis desalinasi air laut serta memastikan ketersediaan logistik air bersih di Pulau Palue dalam jangka menengah. Selain itu, penguatan sistem peringatan dini dan pemetaan sumber air alternatif berbasis partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk mengurangi kerawanan serupa di masa mendatang. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan organisasi kemanusiaan, krisis air bersih pascagempa ini dapat dikelola secara sistematis agar tidak menimbulkan dampak kesehatan yang lebih luas dan menjaga stabilitas sosial di wilayah kepulauan NTT.
