Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Daerah (Polda) Papua meningkatkan pengamanan di sepanjang garis perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan pelintasan batas ilegal yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Sebanyak 12 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan pos pengamanan perbatasan (Pamtas) diperkuat dengan penambahan personel serta peralatan pengintaian modern. Penempatan personel tambahan difokuskan pada sektor selatan yang memiliki medan rawa-rawa dan sungai, yang dikenal sebagai jalur tradisional penyelundupan barang dan manusia.
Penguatan Pos Lintas Batas dan Patroli Terpadu
Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Yonif 725 Woro, Letkol Inf. Ahmad Rizki, menyatakan bahwa peningkatan pengamanan juga mencakup patroli rutin darat dan sungai di sektor selatan, khususnya di daerah rawa-rawa yang rawan penyelundupan. Data operasional menunjukkan peningkatan aktivitas pelintasan ilegal dan penyelundupan barang melalui jalur tradisional di sekitar Distrik Sota dan Wasur. Penambahan personel sebanyak 200 anggota dari Batalyon Infanteri 725/Woro dan 150 personel Brimob Polda Papua telah ditempatkan di pos-pos perbatasan. Peralatan pengintaian modern seperti drone dan kamera termal juga didistribusikan untuk meningkatkan deteksi dini. Patroli gabungan darat dan sungai dilakukan setiap hari dengan pola acak untuk mempersempit ruang gerak pelanggar batas. Berikut adalah rincian wilayah rawan yang menjadi fokus pengamanan:
- Distrik Sota: Jalur perlintasan darat yang sering digunakan untuk penyelundupan bahan pokok dan barang elektronik.
- Distrik Wasur: Kawasan rawa-rawa dan hutan yang menjadi tempat persembunyian pelaku kejahatan lintas batas.
- Daerah aliran sungai di sektor selatan: Digunakan sebagai jalur transportasi alternatif untuk penyelundupan senjata dan narkotika.
Kolaborasi Bilateral dan Optimalisasi Pengawasan Daerah
Peningkatan pengamanan ini sejalan dengan Instruksi Gubernur Papua Selatan untuk mengoptimalkan pengawasan guna mencegah infiltrasi dan menjaga kedaulatan wilayah. Pemerintah daerah bersama TNI-Polri telah mengaktifkan sistem pelaporan berbasis komunitas di desa-desa perbatasan, seperti Kampung Sota dan Kampung Wasur. Kolaborasi dengan pihak berwenang Papua Nugini juga ditingkatkan melalui forum Border Liaison Meeting yang diadakan setiap bulan. Forum ini mengkoordinasikan tindakan keamanan bersama, termasuk pertukaran informasi intelijen mengenai pergerakan kelompok kriminal dan penyelundupan. Dalam rapat koordinasi terakhir, kedua negara sepakat untuk mempercepat pembangunan pos bersama di titik-titik rawan dan menyelaraskan jadwal patroli lintas batas. Hal ini diharapkan dapat menekan angka pelintasan ilegal yang pada tahun 2024 tercatat mencapai 1.200 kasus, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Catatan strategis bagi Pemerintah Daerah Papua Selatan dan Kabupaten Merauke: penguatan pengamanan perbatasan RI-PNG harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui program pembangunan terpadu. Pembukaan akses ekonomi, seperti pengembangan PLBN menjadi pusat pertumbuhan dan penguatan pasar tradisional, dapat mengurangi ketergantungan pada jalur ilegal. Selain itu, sinergi lintas sektor antara TNI-Polri, pemerintah daerah, dan komunitas lokal perlu diperkuat melalui pelatihan partisipatif dan pemberian insentif bagi warga yang proaktif melaporkan aktivitas mencurigakan. Dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara holistik, kedaulatan wilayah dapat dijaga secara berkelanjutan sekaligus menekan angka pelintasan ilegal yang masih tinggi.
