Pascagempa NTT yang mengguncang sejumlah wilayah di Pulau Flores dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir mendorong Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengambil langkah strategis percepatan penanganan dampak bencana. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Basarnas, serta Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), memutuskan bahwa prioritas utama tahap awal adalah penyelamatan korban dan pemulihan layanan dasar masyarakat. Wilayah terdampak meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sikka, Ende, dan Flores Timur, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi.
Fokus Pemulihan Layanan Dasar dan Aksesibilitas Wilayah
Dalam penanganan Pascagempa NTT, Kemendagri menekankan bahwa pemulihan layanan dasar menjadi prioritas mutlak. Layanan yang dimaksud mencakup:
- Pemulihan kelistrikan dan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah terdampak.
- Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung mobilitas dan operasional alat berat.
- Pasokan logistik, termasuk makanan, air bersih, dan obat-obatan bagi warga terdampak.
- Penanganan korban luka dan pengungsian di lokasi-lokasi terisolasi.
Mendagri menegaskan pentingnya Koordinasi Pemerintah antara instansi pusat dan daerah untuk mempercepat pembukaan akses jalan yang terputus akibat gempa dan longsor susulan. Akses ini krusial untuk mobilitas masyarakat serta pengiriman alat berat guna mendukung proses evakuasi dan distribusi bantuan. Untuk mengoptimalkan respons, rapat koordinasi menyepakati pembentukan dua posko komando strategis: Posko Barat berpusat di Labuan Bajo yang menangani wilayah Flores bagian barat, dan Posko Timur berpusat di Ende yang menangani Flores bagian timur. Langkah ini memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan tepat sasaran di seluruh zona terdampak.
Pendataan Kerusakan dan Dukungan Fiskal untuk Rehabilitasi
Mendagri juga menginstruksikan pemerintah daerah setempat untuk segera melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap kerusakan yang terjadi. Data yang dikumpulkan mencakup:
- Rumah penduduk yang rusak ringan, sedang, dan berat.
- Fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah, dan pasar.
- Kantor pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa yang mengalami kerusakan struktural.
Pendataan ini menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan perbaikan dalam tahap Rehabilitasi dan rekonstruksi guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Pemerintah pusat berkomitmen memberikan dukungan fiskal kepada daerah terdampak yang memiliki kemampuan terbatas, sehingga anggaran penanganan bencana dapat segera dimanfaatkan. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus diperkuat agar proses tanggap darurat, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Catatan strategis untuk pemerintah daerah: Percepatan pendataan kerusakan dan kebutuhan menjadi kunci utama dalam menentukan skala prioritas penanganan pascagempa. Pemerintah daerah di wilayah terdampak, khususnya Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sikka, Ende, dan Flores Timur, diimbau untuk segera menyusun rencana aksi rehabilitasi yang terintegrasi dengan skema dukungan fiskal dari pusat. Selain itu, penguatan koordinasi antar-desa dan kecamatan diperlukan untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, terutama di lokasi-lokasi terisolasi yang sulit dijangkau. Rekomendasi ini bertujuan meminimalkan dampak bencana dan mempercepat pemulihan Layanan Dasar bagi masyarakat.
