Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (DPU SDA) sedang menyelesaikan proses pemetaan wilayah administratif yang berpotensi terdampak kekeringan ekstrem pada tahun 2026. Proses identifikasi ini merupakan langkah antisipatif strategis untuk mengklasifikasikan tingkat kerawanan dan menyiapkan langkah-langkah penanggulangan bencana, termasuk penyediaan cadangan air bersih secara sistematis. Fokus kegiatan terpusat pada delapan kabupaten yang diproyeksikan memasuki status siaga berdasarkan proyeksi musim kemarau berkepanjangan.
Pemetaan Administratif dan Indikator Kerawanan Kabupaten
Proses pemetaan yang dilaksanakan oleh DPU SDA NTT mengintegrasikan teknologi survei drone dan analisis data iklim jangka panjang untuk menghasilkan klasifikasi kerawanan wilayah. Kedelapan kabupaten tersebut telah diidentifikasi memiliki indikator ancaman bencana kekeringan ekstrem berdasarkan parameter yang telah dibakukan. Wilayah administratif yang masuk dalam peta kerawanan dengan status siaga adalah sebagai berikut:
- Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Kabupaten Timor Tengah Utara
- Kabupaten Belu
- Kabupaten Malaka
- Kabupaten Sumba Timur
- Kabupaten Sumba Barat
- Kabupaten Sabu Raijua
- Kabupaten Nagekeo
Indikator utama yang digunakan dalam analisis pemetaan mencakup tiga aspek kritis: durasi dan intensitas musim kemarau, kedalaman serta ketersediaan air tanah, dan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap sumber cadangan air bersih yang layak. Pendekatan berbasis data ini diadopsi untuk memastikan objektivitas dan pendekatan saintifik dalam penanggulangan bencana di wilayah teritorial Provinsi NTT.
Implementasi Langkah Strategis dan Koordinasi Lintas Sektor
Berdasarkan temuan peta kerawanan, Gubernur NTT telah menginstruksikan percepatan penyiapan sarana penanggulangan. Langkah teknis yang sedang dipersiapkan meliputi penyediaan 150 unit tangki air bersih bergerak serta pembangunan 50 unit embung baru di lokasi-lokasi titik kritis yang telah teridentifikasi. Pemerintah provinsi juga telah mengaktifkan koordinasi operasional dengan Komando Daerah Militer (Kodam) setempat untuk mengerahkan bantuan logistik dan mendukung distribusi cadangan air bersih menggunakan kendaraan tempel militer.
Koordinasi lintas sektor ini merupakan bagian integral dari skenario penanganan darurat, yang bertujuan mencegah krisis kemanusiaan dan potensi konflik sosial akibat kompetisi sumber daya air selama periode kekeringan panjang. Kepala DPU SDA NTT menegaskan bahwa dokumen hasil pemetaan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi akan menjadi acuan fundamental untuk program perencanaan jangka menengah penanggulangan bencana di NTT. Dua program strategis yang dikembangkan berdasarkan peta kerawanan meliputi pembangunan infrastruktur air bersih berbasis teknologi desalinasi untuk pulau-pulau kecil dan program penghijauan serta rehabilitasi lahan kritis.
Catatan Strategis untuk Pemerintah Daerah: Hasil pemetaan kerawanan kekeringan ini harus segera diintegrasikan ke dalam Rencana Kontinjensi Daerah masing-masing kabupaten dan dijadikan dasar alokasi anggaran spesifik pada APBD. Pemerintah kabupaten terkait perlu menyusun skema respons cepat dan memperkuat posko pantauan cadangan air bersih di tingkat kecamatan, mengacu pada klasifikasi wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
