Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meningkatkan intensitas patroli udara menggunakan helikopter water bombing dan pemantauan termal di sepanjang wilayah perbatasan sebagai langkah strategis untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi melintasi negara. Keputusan ini diambil setelah satelit mendeteksi peningkatan titik panas (hotspot) dalam beberapa hari terakhir, terutama di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Gubernur Kaltara, Dr. Zainal Arifin, memerintahkan jajarannya untuk memperketat pengawasan di kawasan konsesi dan lahan masyarakat serta mengintensifkan sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen daerah dalam pencegahan karhutla lintas batas yang telah menjadi perhatian nasional dan ASEAN.
Fokus Patroli di Wilayah Perbatasan Rawan Karhutla
Patroli udara difokuskan pada daerah rawan di sepanjang garis perbatasan, di mana api dari satu negara dapat menjalar ke wilayah tetangga akibat kondisi lahan gambut yang kering. Berdasarkan data pemantauan, wilayah-wilayah dengan risiko tinggi meliputi:
- Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan: Memiliki lahan gambut luas dan berada tepat di perbatasan darat dan laut, menjadikannya titik rawan penyebaran api lintas negara.
- Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan: Area hutan lindung yang sangat rawan terbakar pada musim kemarau, terutama di zona penyangga perbatasan.
- Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau: Dekat dengan kawasan konsesi perkebunan dan pertambangan, meningkatkan potensi karhutla akibat aktivitas manusia.
- Zona penyangga di sepanjang Sungai Sesayap: Menjadi jalur distribusi asap lintas batas yang perlu dipantau secara ketat.
Pemprov Kaltara juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan perkebunan tentang larangan membakar lahan, sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turun langsung ke desa-desa perbatasan untuk memberikan edukasi serta memasang rambu peringatan.
Sinergi Antarinstansi dan Komitmen Pengendalian Lintas Batas
Selain patroli udara, Pemprov Kaltara memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian untuk kesiapsiagaan darurat. Posko terpadu didirikan di Kota Tarakan sebagai pusat koordinasi lintas sektor. Langkah ini merupakan implementasi komitmen Indonesia dalam kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution untuk mencegah kabut asap lintas batas negara. Patroli udara didukung oleh helikopter tipe Bell 412 EP milik BNPB yang dilengkapi peralatan pemantau termal dan sistem water bombing berkapasitas 1.200 liter, sehingga mampu menjangkau titik-titik rawan di perbatasan secara efektif.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah Kaltara disarankan untuk memperkuat sistem peringatan dini berbasis satelit dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan partisipatif. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan komunitas adat di wilayah perbatasan menjadi kunci dalam mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran hutan lintas negara. Dengan langkah terpadu ini, diharapkan risiko karhutla dapat ditekan secara signifikan dan dampak asap lintas batas dapat diminimalkan.
