Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan program Desa Tanggap Bencana (Destana) yang menyasar 540 desa di 27 kabupaten/kota, pada Jumat, 28 Agustus 2026. Peluncuran ini digelar di Desa Sukamulya, Kabupaten Garut, wilayah yang mengalami longsor besar pada tahun 2024, sebagai penanda komitmen daerah dalam mitigasi kerawanan wilayah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Bambang Iman Santoso, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan respons langsung terhadap data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menempatkan Jawa Barat pada peringkat tertinggi jumlah kejadian bencana nasional pada tahun 2025.
Intervensi Teritorial dan Alokasi Anggaran Program Destana
Program Destana dirancang sebagai intervensi terpadu yang menyasar desa-desa berstatus zona risiko tinggi terhadap ancaman banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan angin puting beliung. Setiap desa sasaran akan menerima paket intervensi yang meliputi:
- Pelatihan evakuasi bagi warga desa dan aparatur setempat, termasuk simulasi tanggap darurat berbasis skenario lokal.
- Pembentukan tim siaga bencana di tingkat desa yang berkoordinasi langsung dengan kecamatan dan BPBD kabupaten/kota.
- Penyediaan peralatan strategis seperti radio komunikasi, perahu karet, dan alat pendeteksi dini sederhana untuk mempercepat respons di lapangan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 50 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan efektivitas implementasi di seluruh wilayah. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menegaskan bahwa mitigasi bencana harus dimulai dari tingkat desa sebagai garda terdepan dalam sistem penanggulangan bencana daerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan provinsi, sekaligus menekan angka kerugian jiwa dan materi akibat bencana yang kerap menghambat pembangunan daerah.
Pemetaan Kerawanan dan Penguatan Sistem Deteksi Dini
Dalam upaya memperkuat mitigasi kerawanan wilayah, program Destana menitikberatkan pada pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat desa secara langsung. Data kerawanan yang dihasilkan dari pemetaan ini akan diintegrasikan ke dalam aplikasi SiBencanaJabar, yang digunakan untuk monitoring berkala oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui pendekatan ini, akurasi deteksi dini diharapkan meningkat, sekaligus mempercepat respons terhadap potensi bencana di tingkat lokal. Berdasarkan evaluasi BPBD Jawa Barat, program ini menargetkan penurunan angka kerugian jiwa dan materi sebesar 30 persen melalui pendekatan berbasis komunitas dan teknologi.
Pemetaan partisipatif ini juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kontingensi dan alokasi sumber daya secara lebih tepat sasaran. Data yang terkumpul akan memungkinkan pemerintah desa dan kecamatan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan secara spesifik, termasuk jalur evakuasi dan lokasi pengungsian yang aman. Selain itu, integrasi data ke dalam sistem SiBencanaJabar memungkinkan adanya koordinasi lintas sektoral yang lebih efektif antara BPBD, dinas terkait, dan aparat kewilayahan.
Sebagai catatan strategis, keberhasilan program Desa Tanggap Bencana di Jawa Barat akan sangat bergantung pada konsistensi pendampingan dan evaluasi berkala oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pelatihan dan peralatan yang diberikan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar dioperasionalkan dalam simulasi rutin dan sistem peringatan dini. Program ini juga dapat menjadi model bagi provinsi lain yang menghadapi tingkat kerawanan bencana serupa, dengan penekanan pada penguatan kapasitas desa sebagai unit terkecil dalam tata kelola kebencanaan.
