Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Provinsi Jawa Tengah, secara resmi menetapkan status siaga satu untuk mengantisipasi potensi bencana banjir rob dan angin kencang yang diprediksi melanda kawasan pesisir utara. Keputusan ini diambil berdasarkan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mencatat peningkatan gelombang tinggi hingga 2,5–3,0 meter serta cuaca ekstrem di perairan utara Jawa. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, langsung memimpin rapat koordinasi darurat pada Senin, 5 Februari 2025, yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta unsur TNI dan Polri. Langkah ini merupakan respons cepat pemerintah daerah terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang setiap tahun mengancam stabilitas wilayah pesisir Semarang.
Langkah Antisipatif dan Koordinasi Lintas Sektor
Dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana, Pemkot Semarang menyiagakan tim reaksi cepat dari BPBD yang beroperasi selama 24 jam dengan dukungan peralatan lengkap, termasuk perahu karet, genset, dan tenda darurat. Beberapa titik rawan banjir rob di kawasan pesisir utara Semarang menjadi prioritas utama penanganan. Berikut adalah daftar wilayah yang menjadi fokus pengawasan dan intervensi:
- Tambaklorok — area permukiman padat dengan elevasi rendah yang kerap tergenang air laut pasang.
- Tanjung Mas — kawasan pelabuhan dan industri yang rentan terhadap banjir rob akibat kenaikan muka air laut.
- Sayung — wilayah perbatasan Kabupaten Demak yang menjadi langganan genangan rob pada musim penghujan.
Dinas PUPR Kota Semarang telah menempatkan pompa portable berkapasitas besar di setiap lokasi strategis untuk mempercepat pengurasan genangan air dan menjaga akses transportasi tetap berfungsi. Koordinasi lintas sektor diperkuat melalui posko darurat yang didirikan di Kantor Kecamatan Semarang Utara dan Tugu. Satpol PP bersama TNI/Polri turut melakukan patroli rutin di pesisir dan bantaran sungai guna memastikan kesiapan infrastruktur tanggul serta sistem drainase.
Pemetaan Indikator Kerawanan dan Sistem Peringatan Dini
Pemerintah Kota Semarang menerapkan sistem pemantauan intensif terhadap ketinggian air laut dan debit air sungai secara real-time melalui early warning system (EWS) yang terintegrasi dengan pusat data BPBD. Data dari sensor di titik-titik kritis, seperti muara Sungai Banjir Kanal Barat dan Timur, memberikan informasi akurat kepada tim mitigasi. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banjir rob di Semarang tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga menyebabkan akses transportasi di jalan-jalan utama seperti Jalan Yos Sudarso dan Jalan Arteri Utara lumpuh total. Dampak sekunder berupa krisis kesehatan lingkungan, seperti pencemaran air dan penyebaran penyakit berbasis air, juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Kota Semarang direkomendasikan untuk memperkuat infrastruktur tanggul laut dan sistem drainase terpadu di kawasan pesisir, serta melakukan sosialisasi kesiapsiagaan bencana secara berkala kepada masyarakat. Penguatan koordinasi lintas sektor antara BPBD, Dinas PUPR, dan instansi terkait perlu terus dipelihara guna memastikan respons cepat dan efektif ketika status siaga bencana di wilayah Semarang dinaikkan. Dengan langkah pencegahan yang terukur, diharapkan risiko kerugian akibat banjir rob dan angin kencang dapat ditekan seminimal mungkin.
