Pemerintah Kota Makassar, melalui rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Balai Kota Makassar pada awal pekan ini, secara resmi mengantisipasi potensi kerawanan pangan akibat perubahan iklim yang tidak menentu. Rakor ini dihadiri oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan dan Barat. Agenda utama rapat adalah memetakan stok dan distribusi bahan pokok di 14 kecamatan di wilayah Kota Makassar. Data dari Dinas Ketahanan Pangan menunjukkan adanya tekanan signifikan pada pasokan beras dan cabai dari daerah penyangga di luar kota, yang mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk mengambil langkah antisipasi dini demi menjaga stabilitas pangan kota.
Pemetaan Kerawanan dan Wilayah Prioritas
Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, memerintahkan jajarannya untuk menyusun skenario terburuk dengan asumsi gangguan pasokan hingga 30 persen dari kondisi normal. Langkah ini menjadi landasan pemetaan titik-titik rawan di seluruh kecamatan, dengan fokus utama pada wilayah pesisir dan pemukiman padat penduduk yang rentan terhadap dinamika distribusi dan daya beli masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan, Pemerintah Kota Makassar mengidentifikasi beberapa langkah kunci sebagai berikut:
- Penguatan stok di gudang Bulog dan pedagang besar untuk memastikan cadangan pangan minimal satu bulan ke depan, guna mengantisipasi lonjakan permintaan akibat perubahan iklim.
- Pemantauan harga harian di pasar tradisional dan modern di 14 kecamatan sebagai indikator awal tekanan pasar, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan.
- Penyiapan program pasar murah di wilayah yang diprediksi paling rentan, khususnya di kawasan pesisir dan permukiman padat, untuk memastikan akses pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten penghasil pangan di Sulawesi Selatan, seperti Gowa, Maros, dan Bone, untuk menjamin kelancaran distribusi bahan pokok dan mengurangi risiko gangguan suplai.
Strategi Penguatan Ketahanan Wilayah
Selain langkah jangka pendek, rakor juga menghasilkan keputusan strategis untuk mempercepat pelaksanaan program urban farming di kelurahan-kelurahan. Program ini dirancang sebagai buffer stok lokal yang dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan rumah tangga, terutama sayuran dan bumbu dapur. Pemerintah Kota Makassar akan mengalokasikan bantuan bibit, media tanam, dan pendampingan teknis bagi kelompok tani kelurahan, dengan target awal di 15 kelurahan prioritas. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar kota sekaligus memperkuat ketahanan wilayah secara berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin dinamis.
Sebagai catatan strategis untuk pemerintah daerah, pengembangan sistem peringatan dini berbasis data iklim dan produksi pangan perlu menjadi prioritas utama. Sinergi antara Pemerintah Kota Makassar, Bulog, dan sektor swasta harus terus diperkuat, termasuk melalui penguatan cadangan pangan daerah dan diversifikasi sumber pasokan. Ketahanan wilayah dalam menghadapi perubahan iklim membutuhkan pendekatan terintegrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dari tingkat kelurahan hingga provinsi, guna memastikan ketersediaan dan akses pangan yang stabil bagi seluruh warga Kota Makassar.
