Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, resmi mengeluarkan kebijakan penguatan sistem pengawasan di wilayah perbatasan laut sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan keamanan dan aktivitas ilegal. Langkah ini diambil menyusul kerentanan Perairan Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina, yang kerap menjadi jalur penyelundupan barang dan pencurian sumber daya ikan. Bupati Sangihe menegaskan komitmen daerah untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas wilayah kepulauan tersebut melalui sinergi lintas sektor, yang melibatkan unsur TNI Angkatan Laut (AL), Polisi Perairan (Polair), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Penguatan Patroli Laut dan Teknologi Pemantauan
Pengawasan perbatasan laut di Kabupaten Sangihe dilakukan dengan meningkatkan frekuensi patroli laut secara terjadwal dan insidentil. Pemkab Sangihe juga memanfaatkan teknologi pemantauan modern, termasuk sistem radar pantai dan drone pengintai, untuk memastikan pengawasan secara real-time terhadap pergerakan kapal asing maupun aktivitas mencurigakan di sekitar perbatasan. Kebijakan ini merupakan bagian dari program ketahanan wilayah yang bertujuan menciptakan kondisi perairan yang aman dan kondusif bagi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor perikanan dan pariwisata.
- Wilayah perbatasan laut Sangihe–Filipina memiliki panjang garis pantai yang rawan dijadikan titik masuk penyelundupan barang ilegal.
- Data Dinas Perikanan setempat mencatat kerugian akibat pencurian ikan oleh kapal asing mencapai miliaran rupiah per tahun.
- Peningkatan frekuensi patroli ditargetkan mencapai 12 kali sebulan, dengan dukungan 2 unit radar pantai dan 3 unit drone pengintai.
Sinergi dengan Masyarakat Pesisir
Pemkab Sangihe juga meningkatkan sinergi dengan masyarakat pesisir melalui kelompok nelayan untuk membentuk sistem keamanan bersama. Masyarakat dilibatkan sebagai 'mata dan telinga' di lapangan, melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan. Program ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan perbatasan laut secara partisipatif, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kedaulatan wilayah. Selain itu, Pemkab menggelar sosialisasi regulasi perikanan dan larangan penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing) kepada nelayan setempat guna menekan praktik pelanggaran.
Secara strategis, penguatan pengawasan perbatasan laut di Kabupaten Sangihe tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan berkurangnya aktivitas ilegal, sektor perikanan dan pariwisata diharapkan tumbuh lebih optimal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe direkomendasikan untuk terus mengalokasikan anggaran pengawasan secara berkelanjutan, memperkuat koordinasi dengan TNI AL dan Polri, serta memanfaatkan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan kerawanan wilayah perbatasan laut secara akurat.
