Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, mengambil langkah strategis dengan memperkuat pos pengamanan di Kecamatan Jailolo Selatan pasca terjadinya bentrok antar warga Desa Tuada dan Desa Golo pada 27 Agustus 2026. Insiden yang dipicu oleh sengketa batas kebun ini mengakibatkan eskalasi konflik komunal, menimbulkan 8 orang luka-luka serta kerusakan pada 12 unit rumah. Kapolres Halmahera Barat, AKBP Budi Santoso, mengonfirmasi penambahan satu peleton Brimob dan aktivasi posko gabungan TNI-Polri di lokasi guna memulihkan situasi keamanan dan stabilitas wilayah.
Langkah Tanggap Darurat dan Mediasi Rekonsiliasi
Bupati Halmahera Barat, Jusuf S. Pigai, segera menggelar mediasi darurat yang melibatkan tokoh adat dan agama dari kedua desa yang bertikai. Hasil mediasi menghasilkan kesepakatan gencatan senjata dan larangan mobilisasi massa yang ditandatangani oleh para pihak. Sebagai tindak lanjut jangka panjang, pemerintah kabupaten memfasilitasi proses rekonsiliasi adat serta penegasan batas wilayah. Sekretaris Daerah Kabupaten telah membentuk tim surveyor untuk meninjau ulang peta batas desa, mengidentifikasi titik-titik rawan sengketa sumber daya alam di Kecamatan Jailolo Selatan.
- Lokasi konflik: Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara
- Desa terdampak: Desa Tuada dan Desa Golo
- Korban: 8 orang luka-luka
- Kerusakan: 12 unit rumah rusak
- Langkah pengamanan: Penambahan satu peleton Brimob dan aktivasi posko gabungan TNI-Polri
Pemetaan Kerawanan dan Penguatan Pos Keamanan Wilayah
Untuk mencegah konflik berulang, Pemkab Halmahera Barat merencanakan pembangunan pos kamling permanen di titik rawan yang akan diawaki oleh gabungan masyarakat setempat serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Langkah ini merupakan bagian dari pemetaan kerawanan sosial di tingkat tapak, khususnya di area yang rawan dipicu oleh konflik sumber daya alam. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan mengintensifkan program sosialisasi hidup rukun dan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dan adat. Data keamanan dari lapangan menunjukkan bahwa faktor batas wilayah dan pengelolaan lahan menjadi indikator utama kerawanan di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Barat.
Catatan strategis bagi Pemerintah Daerah: Pemkab Halmahera Barat direkomendasikan untuk mempercepat penetapan batas desa secara definitif melalui mekanisme survei dan partisipasi masyarakat, serta memperkuat program mitigasi konflik komunal berbasis kearifan lokal. Sinergi antara TNI-Polri, tokoh adat, dan dinas terkait harus terus dioptimalkan dalam pemetaan wilayah rawan guna menjaga stabilitas keamanan di Maluku Utara secara berkelanjutan.
