Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, secara resmi membentuk posko integrasi pengamanan pemilu pada 18 Agustus 2026 sebagai langkah awal antisipasi menghadapi Pilkada serentak 2027. Posko yang berkedudukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) ini melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, Polri, serta organisasi kemasyarakatan kepemudaan. Pembentukan posko ini merupakan respons terhadap evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2024 yang menunjukkan adanya potensi konflik di sejumlah wilayah.
Latar Belakang Pembentukan Posko: Evaluasi Pilkada 2024 dan Data Kerawanan
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Herson Lasut, menyatakan bahwa berdasarkan evaluasi Pilkada 2024, terdapat tujuh desa di Kecamatan Bolaang Uki dan Pinolosian yang mencatat tingkat partisipasi pemilih rendah dan rawan praktik politik uang. Data intelijen dari Kepolisian Resor setempat mencatat sebanyak 13 konflik horizontal kecil terjadi selama masa kampanye sebelumnya, terutama di wilayah perbukitan yang menjadi basis pendukung fanatik. Indikator kerawanan yang menjadi fokus pemetaan meliputi:
- Ketegangan antarkelompok pendukung calon kepala daerah.
- Penyebaran informasi hoaks yang berpotensi memicu perpecahan.
- Mobilisasi massa oleh oknum tokoh tertentu yang tidak bertanggung jawab.
- Rendahnya partisipasi pemilih di daerah dengan akses geografis sulit.
Kepala Bakesbangpol Bolaang Mongondow Selatan, Findri Mamonto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi empat tokoh kunci yang kerap memobilisasi massa secara negatif dalam setiap kontestasi politik. Langkah deteksi dini ini menjadi dasar bagi posko untuk menyusun strategi pencegahan konflik yang lebih terarah.
Strategi Pencegahan dan Anggaran Pemerintah Daerah
Posko integrasi pengamanan pemilu tidak hanya bertugas melakukan pemetaan potensi kerawanan, tetapi juga menjalankan program deradikalisasi dan dialog lintas agama. Program ini akan digencarkan di tiga distrik yang memiliki basis pendukung fanatik, yaitu Kecamatan Bolaang Uki, Pinolosian, dan Pinolosian Tengah. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk kegiatan pencegahan konflik selama masa persiapan hingga pelaksanaan Pilkada 2027. Anggaran tersebut mencakup biaya operasional posko, pelatihan relawan pengamanan, serta sosialisasi anti-hoaks dan politik uang kepada masyarakat. Selain itu, sinergi antara TNI, Polri, dan ormas kepemudaan akan diperkuat untuk menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Catatan strategis bagi pemerintah daerah, keberhasilan pencegahan konflik Pilkada 2027 sangat bergantung pada konsistensi pemantauan indikator kerawanan dan keterlibatan aktif masyarakat. Rekomendasi utama adalah memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam menangani penyebaran hoaks dan mobilisasi massa negatif. Selain itu, perluasan program dialog lintas agama hingga ke tingkat desa dapat menjadi instrumen efektif untuk meredam ketegangan antarkelompok. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses demokrasi di Bolaang Mongondow Selatan dapat berjalan aman, damai, dan partisipatif.
