Pemerintah Kabupaten Aceh Timur resmi menerapkan kebijakan penutupan akses jalan menuju kawasan hutan di Kecamatan Serbajadi sebagai langkah darurat meredam eskalasi konflik agraria yang telah berlangsung dua tahun terakhir. Keputusan ini dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Aceh Timur Nomor 522/ tahun 2026 tertanggal 14 Agustus 2026, dengan latar belakang meningkatnya ketegangan antara masyarakat lokal dan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di wilayah tersebut. Penutupan bersifat sementara dan langsung diamankan oleh tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kehutanan, serta Kepolisian Resor Aceh Timur guna mencegah terjadinya bentrokan fisik.
Latar Belakang Konflik Agraria dan Implikasi Keamanan Wilayah
Bupati Aceh Timur, H. Hasballah M. Thaib, menjelaskan bahwa langkah penutupan akses merupakan respons cepat atas serangkaian unjuk rasa dan laporan klaim lahan dari kedua belah pihak. Kawasan hutan yang menjadi sumber sengketa mencakup area seluas sekitar 1.750 hektare dan telah memicu ketegangan berulang sejak tahun 2024. Indikasi kerawanan sosial di wilayah ini meningkat seiring dengan saling klaim kepemilikan lahan antara masyarakat adat setempat dan perusahaan IUPHHK.
- Lokasi: Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
- Luas area sengketa: ±1.750 hektare hutan produksi.
- Aktor terkait: Masyarakat adat, perusahaan IUPHHK, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dan BPN Provinsi Aceh.
- Durasi konflik: Dua tahun (sejak 2024 hingga 2026).
- Potensi ancaman: Bentrokan fisik, gangguan ketertiban umum, dan kerugian ekonomi akibat terhambatnya aktivitas kehutanan.
Berdasarkan laporan dari instansi keamanan setempat, eskalasi konflik agraria di kawasan ini sempat memicu aksi saling blokade akses dan pengrusakan fasilitas milik perusahaan. Situasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis berupa penutupan jalan sementara sebagai bentuk pengendalian situasi (crowd control) sembari mengupayakan penyelesaian hukum dan administratif secara definitif.
Upaya Mediasi dan Pengamanan Terpadu oleh Pemerintah Daerah
Selain memberlakukan penutupan akses, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengintensifkan proses mediasi antara perwakilan masyarakat adat, pihak perusahaan, dan instansi teknis seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh. Mediasi ini difasilitasi oleh Satuan Tugas Khusus yang dibentuk langsung oleh Bupati, dengan target akhir penyelesaian tata batas lahan dan kejelasan status kawasan hutan. Langkah mediasi juga melibatkan Dinas Kehutanan Aceh sebagai regulator untuk memastikan bahwa aktivitas pemanfaatan hutan kayu tidak bertentangan dengan hak ulayat masyarakat setempat.
Tim gabungan yang diterjunkan untuk mengamankan lokasi terdiri dari personel Satpol PP, Dinas Kehutanan, dan Polres Aceh Timur. Mereka bertugas menjaga perimeter kawasan hutan yang ditutup dan mencegah pihak mana pun masuk ke area tersebut selama masa penutupan. Pengamanan dilakukan secara bergilir selama 24 jam dengan dukungan pos pengaduan di perbatasan desa. Pemerintah daerah juga mengimbau kedua belah pihak untuk tidak melakukan tindakan sepihak yang dapat memperkeruh suasana.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur merekomendasikan percepatan penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan inventarisasi dan verifikasi lahan oleh BPN, serta memperkuat forum dialog multipihak di tingkat kecamatan. Langkah ini krusial untuk mengantisipasi terulangnya konflik serupa di wilayah hutan lain di Aceh Timur. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi daerah yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa lahan secara preventif, termasuk pengawasan ketat terhadap izin pemanfaatan hutan kayu yang berpotensi menimbulkan sengketa agraria di masa mendatang.
