Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kehutanan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memperkuat operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tiga provinsi prioritas di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap peningkatan signifikan jumlah hotspot berkepercayaan tinggi yang terpantau melalui Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) pada 19 Agustus 2026. Operasi terpadu ini melibatkan sedikitnya 12.880 personel gabungan dari berbagai unsur, termasuk Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan relawan. Dukungan udara diperkuat dengan helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing untuk menjangkau titik api yang sulit diakses melalui jalur darat.
Peningkatan Hotspot dan Sebaran Wilayah Rawan Karhutla
Berdasarkan data SIPONGI pada 19 Agustus 2026, sebaran hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut adalah sebagai berikut:
- Kalimantan Barat: 259 hotspot
- Kalimantan Tengah: 242 hotspot
- Kalimantan Selatan: 17 hotspot
Peningkatan ini mendorong pemerintah untuk mengerahkan personel dan peralatan secara maksimal. Selain dukungan udara water bombing, helikopter patroli dan pesawat fixed wing juga dikerahkan untuk memantau perkembangan titik api secara real-time. Personel Manggala Agni bersama TNI dan Polri telah melakukan penanganan di lapangan, termasuk patroli darat dan pembuatan sekat bakar untuk mencegah perluasan area terbakar. Kondisi ini menegaskan bahwa Kalimantan masih menjadi wilayah dengan kerawanan karhutla tertinggi di Indonesia, memerlukan penguatan operasi terpadu secara berkelanjutan.
Upaya Modifikasi Cuaca dan Penanganan Dampak Kabut Asap
Teknologi modifikasi cuaca (OMC) telah dilaksanakan di Kalimantan Barat pada 13–17 Agustus 2026 dan sedang diupayakan kembali untuk periode 23–27 Agustus 2026. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses hujan buatan guna mengurangi intensitas kabut asap. Pemerintah juga menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat mengenai kabut asap dan terbatasnya jarak pandang di kota-kota seperti Pontianak, Palangka Raya, dan Banjarmasin. BPBD setempat telah mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas luar ruangan, serta menyiapkan posko kesehatan jika terjadi gangguan pernapasan akut. Operasi terpadu yang melibatkan BNPB dan BPBD ini menjadi kunci dalam mitigasi dampak karhutla terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di tiga provinsi prioritas Kalimantan diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan tim satuan tugas karhutla, memperkuat patroli terpadu, serta mengoptimalkan sistem peringatan dini berbasis data hotspot. Koordinasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pembakaran lahan menjadi kunci untuk menekan risiko bencana asap yang berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas ekonomi. Evaluasi rutin terhadap efektivitas operasi terpadu dan dukungan udara, termasuk water bombing, juga perlu dilakukan untuk memastikan respons yang cepat dan tepat terhadap setiap titik api yang muncul. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus segera mengalokasikan anggaran darurat serta memperkuat kapasitas BPBD guna mengantisipasi eskalasi karhutla di musim kemarau 2026.
