Pemerintah Kota Bandung secara resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan terhitung sejak 17 Agustus 2026. Keputusan ini diumumkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung sebagai respons atas penurunan drastis debit air di sejumlah sungai utama wilayah tersebut. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, lima sungai mengalami penurunan signifikan, antara lain Sungai Cikapundung dan Sungai Cidurian. Kondisi ini memicu krisis air bersih yang meluas, terutama di wilayah Kota Bandung bagian barat dan selatan, sehingga pemerintah daerah mengaktifkan prosedur siaga bencana hidrometeorologi.
Peta Kerawanan Kekeringan Kota Bandung
Berdasarkan laporan BPBD Kota Bandung, sebanyak 15 kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan masuk dalam kategori rawan krisis air bersih. Ketiga kecamatan tersebut meliputi Bandung Kulon, Babakan Ciparay, dan Bojongloa Kidul. Pemerintah Kota mencatat dampak kekeringan sebagai berikut:
- Penurunan debit air signifikan terjadi di Sungai Cikapundung sebesar 42 persen dan Sungai Cidurian sebesar 38 persen dibandingkan kondisi normal.
- 15 kelurahan terdampak, dengan rincian 6 kelurahan di Bandung Kulon, 5 kelurahan di Babakan Ciparay, dan 4 kelurahan di Bojongloa Kidul.
- Sebanyak 20 tangki air bersih dikerahkan setiap hari untuk melayani kebutuhan 8.000 kepala keluarga (KK).
- Dinas Pertanian melaporkan 500 hektare lahan sawah di perbatasan dengan Kabupaten Bandung terancam gagal panen akibat kekeringan.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim kemarau akan berlangsung hingga September 2026.
Langkah Penanganan dan Rekomendasi Strategis
Dalam upaya mitigasi, BPBD Kota Bandung bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial telah menyusun rencana aksi penanganan kekeringan jangka pendek. Prioritas utama adalah distribusi air bersih ke lokasi-lokasi kritis serta pemantauan kualitas air di titik-titik sumber yang tersisa. Pemerintah Kota juga mengaktifkan kerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memastikan pasokan dari sumber alternatif, seperti sumur dalam dan mata air cadangan di wilayah utara Bandung. Untuk sektor pertanian, Dinas Pertanian Kota Bandung merekomendasikan pembuatan sumur bor dangkal di 500 hektare sawah yang terancam gagal panen. Rekomendasi ini telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui forum koordinasi teritorial. Sementara itu, BMKG mengingatkan bahwa kondisi cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi hingga akhir September, sehingga kewaspadaan perlu ditingkatkan di seluruh wilayah.
Sebagai catatan strategis, status siaga darurat kekeringan di Kota Bandung akan dievaluasi secara berkala seiring perkembangan cuaca. Pemerintah daerah diimbau untuk memperkuat sistem peringatan dini hidrometeorologi dan memastikan ketersediaan logistik air bersih di titik-titik rawan. Sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi dampak kekeringan yang diproyeksikan berlangsung hingga puncak musim kemarau September 2026. Rekomendasi utama adalah optimalisasi sumur bor dangkal di lahan pertanian serta pengawasan ketat terhadap distribusi air bersih agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik sosial di wilayah terdampak.
