Pemerintah Aceh secara resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lima kabupaten pada Kamis, 20 Agustus 2026. Keputusan ini diumumkan oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, setelah satelit MODIS mendeteksi sebanyak 78 titik panas (hotspot) dalam sepekan terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh mencatat luas lahan terbakar mencapai 1.500 hektar, yang terdiri dari lahan gambut dan hutan sekunder. Kualitas udara di sejumlah daerah dilaporkan masuk kategori tidak sehat, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk segera mengaktifkan mekanisme tanggap darurat. Karhutla di Aceh ini menjadi perhatian serius mengingat dampaknya yang meluas terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Pemetaan Kerawanan dan Wilayah Terdampak Karhutla di Aceh
Berdasarkan data sementara, lima kabupaten yang ditetapkan dalam status siaga darurat karhutla meliputi:
- Kabupaten Aceh Besar – dengan luas lahan terbakar terparah mencapai 500 hektar, terutama di area gambut dan hutan sekunder;
- Kabupaten Pidie – konsentrasi titik panas menyebar di beberapa kecamatan;
- Kabupaten Aceh Utara – lahan terbakar dominan di area hutan sekunder;
- Kabupaten Bireuen – risiko penyebaran api tinggi akibat rendahnya curah hujan;
- Kabupaten Aceh Timur – kebakaran meluas ke lahan gambut yang sulit dipadamkan.
Kebakaran hutan dan lahan di wilayah-wilayah tersebut sebagian besar terjadi di area gambut dan hutan sekunder, yang rentan terhadap api terutama pada musim kemarau. BPBD Aceh menekankan bahwa titik panas terbanyak terkonsentrasi di Aceh Besar, sehingga kabupaten tersebut menjadi prioritas utama dalam operasi pemadaman. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir, yang meningkatkan risiko penyebaran api ke area yang lebih luas. Pemetaan kerawanan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dalam penanganan karhutla di Aceh.
Langkah Tanggap Darurat dan Dukungan Logistik
Pemerintah daerah telah mengerahkan 2 unit helikopter water bombing serta 500 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk melakukan pemadaman dan patroli. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengirimkan bantuan logistik berupa alat pemadam, masker, dan perlengkapan medis guna mendukung operasi di lapangan. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan untuk pertanian, karena aktivitas tersebut menjadi salah satu pemicu utama karhutla di Aceh. Berikut rincian dukungan logistik yang telah disalurkan:
- Alat pemadam mekanis dan pompa air untuk mempermudah pemadaman di lahan gambut;
- Masker N95 dan perlengkapan medis bagi personel dan masyarakat terdampak asap;
- Logistik pangan dan air bersih untuk posko darurat di lima kabupaten.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Aceh bersama instansi terkait perlu memperkuat sistem peringatan dini berbasis satelit dan meningkatkan patroli terpadu di daerah rawan kebakaran. Kerja sama dengan aparat penegak hukum juga diperlukan untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan, mengingat dampak karhutla tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Langkah rehabilitasi lahan pasca-kebakaran harus segera direncanakan agar ekosistem gambut dapat pulih dan risiko kebakaran hutan di Aceh dapat diminimalkan di masa mendatang.
