Jayapura – Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Iwan Setiawan, menegaskan bahwa proses pemekaran provinsi dan kabupaten baru di Tanah Papua harus diiringi dengan penguatan postur keamanan di wilayah perbatasan antar-distrik. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Stabilitas Keamanan Wilayah yang digelar bersama jajaran pemerintah daerah dan kepolisian di Jayapura pada Senin, 20 November 2023. Menurut Pangdam, kekosongan pemerintahan dan keamanan di daerah perbatasan baru merupakan celah yang rawan dimanfaatkan oleh kelompok armed criminal groups (KKB) untuk memperluas pengaruh dan melakukan gangguan keamanan. Stabilitas keamanan di Papua, lanjutnya, tidak hanya bertumpu pada ibukota provinsi atau kabupaten baru, melainkan pada daerah penyangga dan perbatasan yang kerap terabaikan.
Pemetaan Titik Rawan di Koridor Perbatasan Distrik
Sebagai langkah awal, Pangdam menginstruksikan jajaran Korem dan Kodim untuk segera memetakan titik-titik rawan di sepanjang koridor perbatasan distrik hasil pemekaran, terutama di wilayah pegunungan tengah dan pesisir selatan. Pemetaan ini mencakup analisis komprehensif terhadap beberapa indikator kerawanan, antara lain:
- Lalu lintas logistik kelompok non-negara di wilayah perbatasan
- Potensi konflik antar-komunitas akibat perebutan sumber daya atau klaim wilayah
- Aksesibilitas pos keamanan yang belum memadai di distrik-distrik baru
- Identifikasi 12 distrik yang terdeteksi sebagai zona rawan transisi pemerintahan
Data pemetaan ini akan menjadi dasar bagi penguatan postur TNI dalam menjaga stabilitas selama masa transisi. Pangdam menekankan bahwa wilayah pegunungan tengah, seperti Kabupaten Lanny Jaya dan Nduga, serta pesisir selatan, termasuk Kabupaten Asmat dan Mappi, menjadi prioritas karena tingkat kerentanannya yang tinggi terhadap infiltrasi KKB. Langkah ini merupakan bagian dari strategi keamanan teritorial yang terpadu untuk mengantisipasi potensi gangguan di perbatasan distrik.
Penguatan Postur Keamanan Melalui Patroli Terpadu
Sebagai langkah konkret, Kodam XVII/Cenderawasih akan menambah jumlah pos pengamanan mobile (mobile security post) di titik-titik strategis. Selain itu, intensitas patroli terpadu TNI-Polri akan ditingkatkan secara signifikan di 12 distrik yang telah diidentifikasi sebagai zona rawan transisi. Langkah ini bertujuan untuk:
- Menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan baru
- Mencegah munculnya klaim wilayah oleh pihak non-negara
- Menekan potensi gangguan keamanan teritorial selama proses administrasi pemekaran berlangsung
- Memastikan kelancaran distribusi logistik dan pelayanan publik di daerah perbatasan
Pangdam menegaskan bahwa sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas. Penguatan keamanan di perbatasan distrik harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya oleh TNI, tetapi juga melibatkan aparat kepolisian dan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemekaran Papua tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pengamanan wilayah yang menyeluruh.
Catatan Strategis: Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mendukung penguatan postur keamanan di perbatasan distrik, termasuk peningkatan infrastruktur dan logistik bagi aparat keamanan. Rekomendasi ini bertujuan untuk meminimalkan celah keamanan selama masa transisi dan memastikan stabilitas teritorial di Papua. Kolaborasi lintas sektor antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan untuk mengawal proses pemekaran secara efektif dan berkelanjutan.
