Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terdeteksi sebanyak 13 titik panas di Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa, 1 September 2026. Kondisi tersebut menempatkan wilayah Kalimantan Selatan pada status kerawanan tinggi akibat kebakaran lahan dan hutan (karhutla). Berdasarkan pemantauan udara, kualitas udara di sejumlah kabupaten dan kota berada pada kategori sedang hingga berbahaya, dengan jarak pandang di bawah tiga kilometer. Pemerintah daerah bersama BNPB, TNI, dan Polri langsung mengerahkan satuan tugas terpadu untuk menanggulangi kebakaran lahan melalui operasi darat dan udara.
Operasi Terpadu Darat dan Udara di Wilayah Rawan Karhutla
Satuan tugas darat dikerahkan ke sembilan wilayah administratif yang menjadi titik rawan kebakaran lahan di Kalimantan Selatan. Wilayah-wilayah tersebut meliputi:
- Kabupaten Banjar
- Kabupaten Barito Kuala
- Kabupaten Tapin
- Kabupaten Tanah Bumbu
- Kabupaten Tanah Laut
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)
- Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)
- Kabupaten Balangan
- Kota Banjarbaru
Melalui operasi darat, petugas gabungan berhasil memadamkan lahan seluas 29 hektare. Selain itu, satuan tugas udara BNPB memperkuat upaya pemadaman dengan menumpahkan 1,3 juta liter air melalui teknik water bombing. Pendekatan gabungan ini menjadi strategi utama untuk menekan luas kebakaran lahan yang berpotensi meluas dan menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar.
Penanggulangan kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di Kalimantan Selatan dilakukan secara terpadu oleh satuan tugas darat dan udara dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Upaya ini menjadi respons atas meningkatnya ancaman kebakaran lahan yang memerlukan penanganan cepat dan terkoordinasi. Kolaborasi tersebut memastikan seluruh titik rawan dapat dijangkau secara efektif oleh tim pemadam.
Dampak Kualitas Udara dan Kebijakan Adaptif Pemerintah Daerah
Memburuknya kualitas udara akibat kebakaran lahan di Kalimantan Selatan mendorong pemerintah daerah menerapkan kebijakan adaptif. Pemerintah setempat memberlakukan skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara kondisional untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan asap. Keputusan ini diambil berdasarkan pemantauan indeks standar pencemaran udara (ISPU) yang menunjukkan kategori berbahaya di beberapa titik. BNPB tetap menganjurkan penggunaan masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sebagai langkah preventif. Kerawanan wilayah akibat kebakaran lahan di Kalimantan Selatan memerlukan kewaspadaan berkelanjutan dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di Kalimantan Selatan disarankan untuk memperkuat sistem peringatan dini kebakaran lahan, meningkatkan patroli terpadu, serta mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan. Koordinasi lintas sektor antara BNPB, TNI, Polri, dan dinas terkait perlu terus dioptimalkan agar respons terhadap karhutla dapat berjalan efektif. Selain itu, pengembangan teknologi pemantauan titik panas dan penyediaan sumber daya air yang memadai di wilayah rawan menjadi prioritas untuk mencegah meluasnya kebakaran lahan di masa mendatang.
