PALEMBANG – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada 18 September 2026. Rapat yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) ini dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta perwakilan TNI, Polri, dan Manggala Agni Kementerian Kehutanan. Agenda utama rapat adalah memantau perkembangan titik panas (hotspot) secara nasional dan mengevaluasi strategi penanggulangan karhutla, khususnya di wilayah-wilayah prioritas seperti Sumatera Selatan.
Koordinasi Nasional Penanganan Karhutla dan Evaluasi Data Hotspot
Berdasarkan paparan Menteri Kehutanan dalam rapat, data hotspot secara nasional menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada 14 September 2026, tercatat sebanyak 1.308 titik panas. Angka tersebut menurun menjadi sekitar 1.042 titik pada 15 September, dan terus menurun drastis hingga sekitar 340 titik pada 17 September 2026. Penurunan ini menjadi indikator awal efektivitas operasi pemadaman dan upaya preventif yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Rakor yang digagas oleh Polkam ini menjadi forum penting untuk memverifikasi data lapangan, menyelaraskan strategi pemadaman, dan memastikan distribusi sumber daya berjalan optimal di titik-titik rawan.
Meskipun tren nasional menunjukkan penurunan, rapat tidak hanya berfokus pada capaian, melainkan juga pada evaluasi mendalam terhadap daerah-daerah dengan kerawanan tinggi. Beberapa faktor yang menjadi perhatian utama meliputi:
- Kondisi cuaca ekstrem dan kekeringan yang masih berpotensi memicu munculnya hotspot baru di wilayah gambut.
- Kapasitas alat pemadam darat dan udara yang perlu didistribusikan secara merata di setiap provinsi rawan karhutla.
- Efektivitas patroli terpadu antara TNI, Polri, dan Manggala Agni dalam mencegah pembakaran lahan ilegal.
Sumatera Selatan sebagai Wilayah Prioritas Pencegahan Karhutla
Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu fokus utama dalam rakor ini, mengingat sejarah panjang karhutla di wilayah tersebut yang kerap berdampak lintas provinsi hingga negara tetangga. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melaporkan langkah-langkah konkret yang telah dijalankan, termasuk pembentukan posko terpadu di tingkat kabupaten/kota dan pengaktifan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA). Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya pencegahan berbasis data, yaitu dengan memanfaatkan informasi hotspot secara real-time untuk menggerakkan tim pemadam ke lokasi sebelum api membesar.
Koordinasi antara BNPB, TNI, Polri, dan Kementerian Kehutanan menjadi kunci dalam operasi penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Selain itu, dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan larangan pembakaran lahan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal terus diperkuat. Melalui rapat ini, Polkam memastikan bahwa seluruh instansi memiliki komitmen yang sama dalam mengedepankan pencegahan daripada pemadaman, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki ekosistem gambut rentan.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di seluruh Indonesia perlu memperkuat sistem peringatan dini berbasis data hotspot dan meningkatkan kapasitas satuan tugas pemadam di lapangan. Koordinasi lintas sektor yang melibatkan Polkam, kementerian terkait, TNI, Polri, dan pemerintah provinsi harus terus dioptimalkan, terutama menjelang puncak musim kemarau. Langkah ini penting untuk memastikan penurunan hotspot nasional yang telah dicapai dapat dipertahankan serta meminimalkan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas penerbangan.
