Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengonfirmasi peningkatan signifikan jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu, 2 September 2026, Menhut menyatakan bahwa lonjakan titik panas tersebut menempatkan kedua provinsi sebagai prioritas nasional dalam penanganan karhutla. Pemerintah pusat menilai eskalasi ini memerlukan respons cepat lintas sektor untuk mencegah perluasan kebakaran yang lebih masif di tengah ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan yang sama.
Peningkatan Signifikan Titik Panas di Dua Provinsi Prioritas
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan per 1 September 2026, tren titik panas di kedua provinsi menunjukkan lonjakan drastis dalam beberapa pekan terakhir. Angka hotspot di Kalimantan Barat meningkat tajam dari 273 titik menjadi 859 titik, sementara di Kalimantan Tengah naik dari 253 menjadi 623 titik. Data ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian karhutla di dua wilayah tersebut belum sepenuhnya efektif, sehingga perlu segera ditingkatkan.
- Kalimantan Barat: 273 titik menjadi 859 titik — peningkatan sebesar 214,5 persen.
- Kalimantan Tengah: 253 titik menjadi 623 titik — peningkatan sebesar 146,2 persen.
- Provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jambi turut mencatat peningkatan, namun dengan angka lebih rendah.
- Riau tercatat nihil titik panas, menunjukkan keberhasilan pengendalian di wilayah tersebut.
Menhut Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa puncak fenomena El Nino diperkirakan terjadi pada September 2026, sehingga risiko perluasan karhutla semakin tinggi. Data ini memperkuat perlunya kewaspadaan bersama dan langkah preventif yang terukur di setiap kabupaten/kota, terutama pada kawasan gambut dan lahan kritis yang menjadi titik rawan penyebaran api.
Koordinasi Penanganan Karhutla dan Langkah Strategis
Menanggapi lonjakan titik panas, Menhut bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto akan langsung turun ke Pontianak, Kalimantan Barat, untuk memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Rencananya, setelah meninjau langsung karhutla di Jambi, keduanya akan bertemu dengan Gubernur, Kapolda, dan Pangdam setempat. Langkah ini bertujuan mendorong penurunan jumlah titik panas yang telah terverifikasi, serta menyelaraskan strategi penanggulangan berbasis data.
Menurut keterangan Kementerian Kehutanan, koordinasi tidak hanya bersifat insidentil, melainkan akan menjadi bagian dari sistem peringatan dini nasional. Penguatan satuan tugas darat, patroli udara, serta modifikasi cuaca menjadi instrumen utama untuk meminimalkan dampak karhutla. Pemerintah daerah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah diminta segera mengaktifkan posko terpadu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lahan guna mencegah meluasnya kebakaran.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, optimalisasi teknologi pemantauan real-time, intensifikasi sosialisasi larangan membakar lahan, dan penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menekan titik panas. Langkah-langkah ini perlu diintegrasikan dalam rencana kontinjensi daerah, terutama untuk menghadapi puncak El Nino yang berpotensi memperparah karhutla.