Sebuah insiden kebakaran skala besar terjadi di sebuah gudang penyimpanan minyak nilam di Komplek Pergudangan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat, 19 Juni 2026. Respons darurat dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Makassar yang mengerahkan 28 unit mobil pemadam dan 100 personel di bawah pimpinan Kepala Damkarmat Fadli Wellang, dengan situasi berhasil dikendalikan dan memasuki fase pendinginan pada pukul 16.07 Wita.
Kronologi Kejadian dan Analisis Titik Kerentanan
Berdasarkan keterangan penanggung jawab fasilitas, M Agus Sulistiyono Zainal, titik awal api berasal dari area resepsionis yang diduga kuat akibat korsleting pada instalasi listrik. Api kemudian dengan cepat menjalar ke ruang penyimpanan utama yang berisi puluhan drum minyak nilam. Sifat material penyimpanan yang merupakan bahaya bahan mudah terbakar menjadi faktor utama dalam percepatan dan perluasan kobaran api hingga menghanguskan seluruh bangunan. Kronologi ini mengungkap sejumlah indikator kerawanan:
- Lokasi Administratif: Komplek Pergudangan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- Waktu Kejadian: Jumat, 19 Juni 2026.
- Sumber Awal: Area resepsionis, diduga akibat arus pendek (korsleting).
- Material Penyimpanan: Puluhan drum minyak nilam (bahaya bahan mudah terbakar).
- Kapasitas Respons: 28 unit mobil pemadam dan 100 personel Damkarmat Kota Makassar.
Evaluasi Kapasitas Respons dan Implikasi Kerawanan Tata Ruang
Pada saat kejadian, tercatat sembilan karyawan (3 pria, 6 wanita) berada di lokasi. Enam karyawan wanita yang pertama kali mendeteksi kebakaran telah berinisiatif menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), namun upaya tersebut terbukti tidak memadai untuk membendung penyebaran api akibat sifat bahan yang sangat mudah terbakar dan skala kobaran yang telah berkembang. Fakta ini menyoroti dua aspek kerawanan utama bagi Pemerintah Kota Makassar: pertama, ketidakmampuan infrastruktur keselamatan di tingkat fasilitas untuk menangani insiden dengan bahan berisiko tinggi; kedua, lokasi fasilitas penyimpanan bahaya bahan mudah terbakar di dalam kawasan perkotaan yang padat meningkatkan kompleksitas ancaman terhadap keselamatan publik dan stabilitas lingkungan kawasan. Keberadaan gudang semacam ini di tengah permukiman memerlukan kajian mendalam terhadap kesesuaiannya dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar.
Insiden di Parangloe ini harus menjadi titik tolak bagi Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola kawasan pergudangan dan industri. Fokus evaluasi strategis harus mencakup peningkatan pengawasan terhadap fasilitas yang menyimpan bahan berisiko tinggi, peninjauan ulang izin lokasi berdasarkan analisis risiko kerawanan wilayah, serta sinkronisasi data kawasan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memperkuat sistem peringatan dini dan peta kerentanan bencana industri di wilayah administratif Sulawesi Selatan.
