Ketegangan sosial akibat sengketa tanah di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, mencapai titik kritis pada Rabu (2/9/2026). Insiden pembakaran satu unit rumah milik pihak penggarap terjadi di Desa Tanaraing, Kecamatan Haharu, setelah perundingan antara kelompok masyarakat adat dan keluarga penggarap dinyatakan gagal. Aksi tersebut dilakukan oleh massa yang berasal dari kelompok adat, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Kapolres Sumba Timur, AKBP Rudi Kurniawan, mengonfirmasi bahwa personel kepolisian telah dikerahkan untuk mengamankan lokasi dan meredakan eskalasi. Pemerintah daerah bersama tokoh adat dan aparat keamanan kini berupaya memediasi kedua belah pihak guna mencegah konflik horizontal yang lebih luas.
Kronologi dan Indikator Kerawanan Wilayah
Sengketa tanah di wilayah Sumba Timur telah berlangsung lama dan menjadi salah satu pemicu utama kerentanan sosial di daerah tersebut. Berdasarkan laporan lapangan, berikut kronologi kejadian dan indikator kerawanan yang teridentifikasi:
- Lokasi kejadian: Desa Tanaraing, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Aktor utama: Massa dari kelompok adat setempat yang mengklaim hak ulayat atas lahan yang digarap oleh keluarga lain.
- Pemicu langsung: Kebuntuan perundingan antara kedua belah pihak, yang kemudian memicu aksi anarkis berupa pembakaran rumah.
- Dampak fisik: Satu unit rumah hangus terbakar, kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.
- Respons keamanan: Kapolres Sumba Timur mengerahkan personel BKO (Bawah Kendali Operasi) untuk sterilisasi TKP dan pengamanan warga sekitar.
- Kondisi sosial: Ketegangan antar-kelompok adat dan penggarap masih terasa, berpotensi memicu kerusuhan lanjutan jika tidak segera ditangani.
Insiden ini menambah daftar panjang konflik sosial berbasis sengketa tanah di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Sumba yang dikenal memiliki kompleksitas adat dan kepemilikan lahan yang rumit. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sebelumnya telah mencatat bahwa kasus sengketa tanah di Kecamatan Haharu termasuk dalam kategori rawan tinggi dalam pemetaan kerawanan wilayah tahun 2026.
Upaya Mediasi dan Rekomendasi Strategis
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur bersama Kepolisian dan tokoh adat setempat telah membentuk tim mediasi untuk mendorong penyelesaian damai. Langkah yang dilakukan meliputi:
- Dialog terbuka antara kelompok adat dan keluarga penggarap yang difasilitasi oleh Muspika Kecamatan Haharu.
- Pendekatan kultural dengan melibatkan lembaga adat dan dewan sando (tokoh adat) untuk mencari titik temu berbasis hukum adat.
- Penguatan patroli keamanan di titik-titik rawan guna mencegah aksi balasan atau provokasi baru.
- Rencana pemetaan ulang batas-batas tanah ulayat yang disepakati bersama, guna mengurangi ambiguitas kepemilikan di masa depan.
Meskipun demikian, tantangan utama terletak pada rendahnya kesadaran hukum di sebagian masyarakat dan lemahnya sistem administrasi pertanahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari Pemerintah Daerah Sumba Timur untuk memperkuat regulasi tata kelola tanah, mendorong sertifikasi lahan secara masif, serta mengintegrasikan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik sosial. Langkah ini penting untuk mencegah eskalasi kerusuhan lebih lanjut dan menjaga stabilitas keamanan teritorial di wilayah rawan seperti Sumba.
