Ratusan petani dari tiga desa di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mamuju Tengah pada Senin, 6 September 2026. Aksi demonstrasi ini dipicu oleh sengketa lahan seluas 750 hektar yang dikuasai PT. Sawit Unggul Nusantara sejak tahun 2018. Para petani menuntut penyelesaian konflik agraria yang telah berlarut-larut, yang berdampak pada hilangnya akses terhadap tanah ulayat adat mereka. Ketegangan sempat terjadi saat petugas kepolisian membatasi massa yang mencoba memasuki halaman kantor bupati. Kapolres Mamuju Tengah AKBP Andi Surya menyatakan akan mengawal mediasi antara perwakilan petani dan manajemen perusahaan pada Selasa, 7 September 2026.
Kronologi Demonstrasi dan Respons Aparat Keamanan
Unjuk rasa yang berlangsung sejak pukul 09.00 WITA itu diikuti oleh petani dari Desa Tobadak, Desa Salubiro, dan Desa Leling. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sawit Unggul Nusantara, yang dinilai tumpang tindih dengan tanah ulayat adat. Sepanjang aksi, massa berupaya berunding langsung dengan Bupati Mamuju Tengah, namun belum mendapatkan respons resmi. Personel Polres Mamuju Tengah dan Satpol PP melakukan pengamanan ketat dengan membatasi akses ke area perkantoran. Kapolres AKBP Andi Surya menegaskan bahwa pihaknya akan memfasilitasi mediasi sebagai langkah awal meredakan ketegangan.
- Lokasi aksi: Kantor Bupati Mamuju Tengah, Jl. Poros Tobadak, Kecamatan Tobadak.
- Jumlah peserta: Ratusan petani dari tiga desa di Kecamatan Tobadak.
- Luas lahan sengketa: 750 hektar, dikuasai PT. Sawit Unggul Nusantara sejak 2018.
- Pemicu utama: Klaim ganda antara sertifikat HGU perusahaan dan hak ulayat adat petani.
- Respons aparat: Pembatasan akses massa, mediasi dijadwalkan pada Selasa, 7 September 2026.
Pemetaan Kerawanan Konflik Agraria oleh Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah membentuk tim satuan tugas khusus untuk memetakan potensi konflik lahan di sembilan kecamatan rawan. Langkah ini merupakan respons terhadap meningkatnya tensi konflik agraria di wilayah tersebut. Aktivis LSM Lingkar Tanah Air mencatat terdapat 12 titik konflik agraria aktif di Provinsi Sulawesi Barat hingga triwulan III 2026, dengan sebagian besar berlokasi di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju. Sengketa yang melibatkan perusahaan perkebunan sawit dominan terjadi akibat belum optimalnya tata batas kawasan hutan dan penetapan HGU yang tumpang tindih dengan tanah adat. Pemetaan kerawanan ini diharapkan dapat menjadi basis data bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pencegahan konflik di masa mendatang.
Catatan strategis untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah: Perlu segera menginventarisasi seluruh klaim lahan di Kecamatan Tobadak dan kecamatan rawan lainnya melalui sistem informasi geografis terpadu. Mediasi antara petani dan perusahaan harus menjadi prioritas jangka pendek, sementara penyelesaian struktural melalui revisi tata ruang wilayah perlu dilakukan untuk mencegah konflik agraria serupa di masa depan. Pemerintah daerah juga disarankan memperkuat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna memastikan kepastian hukum atas tanah ulayat adat masyarakat.
