Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menerbitkan surat edaran pada 24 Agustus 2026 yang ditujukan kepada seluruh Pejabat Sementara (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia. Surat edaran tersebut menetapkan penguatan sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai kebijakan prioritas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di masing-masing wilayah. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya potensi kerawanan menjelang tahapan Pilkada serentak serta masuknya musim kemarau yang memicu kekeringan di sejumlah daerah. Pemerintah daerah diminta segera mengimplementasikan instruksi ini sebagai bagian dari upaya pencegahan dini gangguan keamanan teritorial.
Penguatan Sinergi Forkopimda sebagai Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah
Plt. Sekjen Kemendagri, Komjen Pol Suryo Purwanto, dalam siaran pers menegaskan bahwa Pj kepala daerah harus secara aktif mengidentifikasi potensi konflik sosial yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah. Identifikasi ini mencakup beberapa indikator kerawanan, antara lain:
- Sengketa lahan yang berpotensi memicu ketegangan antarwarga.
- Ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang dapat memicu protes massa.
- Isu SARA yang rawan dieksploitasi menjelang kontestasi politik.
Setiap Pj kepala daerah diwajibkan melaporkan perkembangan situasi secara berkala melalui aplikasi khusus yang telah disiapkan oleh Kemendagri. Data dari laporan tersebut akan digunakan untuk menyusun kebijakan strategis nasional dalam rangka pencegahan dini gangguan keamanan. Langkah ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika teritorial, sekaligus memperkuat peran Forkopimda sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas.
Implementasi Deteksi Dini melalui Perangkat Daerah
Dalam edaran tersebut, para Pj kepala daerah juga diminta mengoptimalkan peran camat dan lurah sebagai ujung tombak deteksi dini. Kegiatan rutin seperti rapat koordinasi kecamatan (Rakorcab) harus dimanfaatkan untuk memetakan titik rawan dan menyusun strategi mitigasi. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat daerah diperkuat jaringannya dengan organisasi masyarakat sipil guna memperluas cakupan pemantauan. Surat edaran ini diharapkan diimplementasikan sebelum akhir September 2026, dengan pelaporan kinerja kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk akuntabilitas.
Catatan strategis bagi pemerintah daerah: optimalisasi sinergi Forkopimda dan penguatan kapasitas perangkat kewilayahan seperti camat, lurah, serta Kesbangpol menjadi kunci dalam menjaga stabilitas teritorial. Pemetaan kerawanan yang akurat dan pelaporan berkala akan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data di tingkat pusat maupun daerah, sehingga potensi konflik dapat dicegah sebelum meluas. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti instruksi ini dengan menyusun rencana aksi yang terukur dan melibatkan seluruh elemen Forkopimda.
