Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat kekeringan meluas hingga 13 kapanewon per 5 September 2026. Berdasarkan pendataan hingga 4 September, sebanyak 21.478 jiwa terdampak krisis air bersih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut. Fenomena kemarau yang diprediksi memuncak pada akhir September menyebabkan sumur dan mata air yang biasanya bertahan hingga bulan ini mulai mengering. Pemerintah daerah bergerak cepat mengirimkan bantuan air bersih serta berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mempercepat distribusi.
Pemetaan Kerawanan Kekeringan di Wilayah Gunung Kidul
Berdasarkan pemetaan BPBD Gunung Kidul, empat kapanewon mengalami kekeringan dengan kategori tinggi karena sumber air permukaan dan sumur dangkal sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan warga. Wilayah terdampak paling parah meliputi:
- Kapanewon Purwosari
- Kapanewon Girisubo
- Kapanewon Tanjungsari
- Kapanewon Saptosari
Di sejumlah desa pada kapanewon tersebut, warga harus berjalan hingga 2-3 kilometer untuk mendapatkan air bersih. Krisis air bersih ini tidak hanya mengganggu kebutuhan domestik, tetapi juga melumpuhkan aktivitas pertanian. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan melaporkan sekitar 450 hektare tanaman padi gagal panen akibat kekeringan, menambah beban ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani.
Respons Pemerintah Daerah dan Upaya Mitigasi
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengerahkan 30 truk tangki setiap hari untuk mendistribusikan total 1,5 juta liter air bersih ke 78 titik pengaduan. Sekretaris BPBD Gunung Kidul, Bambang Prasetyo, menyatakan bahwa prioritas pengiriman bantuan diberikan untuk fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan rumah lansia. Jam operasional pengisian air diatur secara ketat untuk menghindari antrean panjang di titik distribusi.
Selain bantuan jangka pendek, Pemkab Gunung Kidul berencana mengajukan usulan bantuan pipanisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY untuk desa-desa rawan kekeringan. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan pada bantuan air bersih setiap musim kemarau. Sinergi antara pemerintah daerah, PDAM, PMI, dan warga menjadi kunci mitigasi krisis air bersih yang berulang setiap tahun.
Catatan strategis: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul perlu memperkuat sistem peringatan dini kekeringan dan mempercepat pembangunan infrastruktur penampungan air hujan di tingkat desa. Masyarakat juga diimbau mengoptimalkan sumur bor yang sudah dibangun dan menjaga kebersihan tangki penampungan agar kualitas air tetap terjaga. Koordinasi lintas sektor serta alokasi anggaran yang berkelanjutan menjadi langkah penting dalam menghadapi dampak kemarau yang semakin meluas.
