Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur melaporkan akumulasi 470 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) per 24 Agustus 2026. Total luas lahan terdampak mencapai 1.393,78 hektare, menandakan eskalasi ancaman terhadap kawasan strategis nasional tersebut. Laporan ini menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di Kalimantan Timur.
Rincian Dampak di Wilayah Penyangga IKN
Berdasarkan data BPBD Kalimantan Timur, distribusi kejadian dan luas terdampak menunjukkan variasi signifikan antarwilayah. Berikut rincian dampak di dua kabupaten utama penyangga IKN:
- Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) — lokasi utama IKN mencatat 42 kejadian dengan luas terdampak 41,07 hektare. Kepala Pelaksana BPBD PPU, Nurlaila, mengonfirmasi peningkatan kejadian terlihat sejak Juli hingga Agustus 2026, dengan kondisi cuaca kering menjadi faktor pemicu utama.
- Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) — wilayah yang sebagian masuk kawasan IKN mengalami 49 kejadian dengan dampak lebih luas mencapai 440,88 hektare. Hal ini menjadikan Kukar sebagai salah satu daerah dengan risiko karhutla tertinggi di sekitar IKN.
Data tersebut mengindikasikan perlunya penguatan sistem deteksi dini dan respons cepat di kawasan penyangga, mengingat dampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur dan ekosistem di sekitar IKN.
Eskalasi Ancaman pada Agustus 2026
Analisis temporal menunjukkan lonjakan drastis kejadian karhutla pada Agustus 2026. Periode Januari–Juli 2026 hanya mencatat 124 kejadian dengan luas terdampak 232,98 hektare. Namun, dalam rentang 1–24 Agustus 2026 terjadi 346 kejadian dengan total luas terdampak 1.160,80 hektare. Artinya, lebih dari 80% dampak total sepanjang tahun terjadi hanya dalam 24 hari terakhir. Peningkatan ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk memperketat patroli dan sosialisasi larangan pembakaran lahan, terutama saat memasuki puncak musim kemarau di Kalimantan Timur.
Penanganan karhutla dilakukan secara kolaboratif lintas sektor, melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan. Setiap informasi titik api yang diterima langsung ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan dan pemadaman. Sinergi ini menjadi kunci dalam menekan perluasan dampak, meskipun luas lahan yang terbakar terus bertambah akibat faktor cuaca ekstrem.
Catatan strategis untuk pemerintah daerah: Penguatan kebijakan larangan pembakaran lahan, peningkatan kapasitas satuan tugas karhutla, dan penyediaan sarana pemadaman di titik-titik rawan harus menjadi prioritas. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap tata kelola lahan di kawasan penyangga IKN agar tercipta buffer zone yang lebih tahan terhadap kebakaran. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pihak swasta dalam program restorasi lahan gambut dan hutan juga direkomendasikan guna mengurangi risiko jangka panjang di Kalimantan Timur.
