Berdasarkan pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah per Rabu, 1 Juli 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut telah meluas secara signifikan ke Kabupaten Katingan. Titik panas terkonsentrasi di Kecamatan Katingan Hilir, mengancam tiga desa dengan kabut asap tebal dan telah mendorong Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) setempat memasuki kategori tidak sehat. Peristiwa ini menandai eskalasi kerawanan wilayah terkait kualitas udara dan potensi dampak kesehatan masyarakat di area terdampak.
Kondisi Medan dan Kendala Operasi Pemadaman di Kabupaten Katingan
BPBD Kabupaten Katingan bersama Manggala Agni Daops Katingan telah memobilisasi tim terpadu untuk melaksanakan operasi pemadaman. Namun, respons penanggulangan menghadapi tantangan operasional yang kompleks, utamanya terkait kondisi spesifik lahan gambut dalam di wilayah tersebut. Kondisi medan ini sangat rentan terhadap terjadinya kebakaran bawah permukaan (subsurface fire). Upaya pemadaman, yang melibatkan partisipasi masyarakat dan metode penyemprotan air mekanis, juga terbentur pada faktor cuaca kering dengan kelembaban rendah serta keterbatasan aksesibilitas menuju beberapa titik api. Investigasi awal otoritas setempat mengindikasikan bahwa kemunculan titik api diduga kuat berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan yang tidak terkendali di wilayah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
Implementasi Status Darurat Asap dan Analisis Dampak Multisektoral
Menanggapi eskalasi ancaman kebakaran hutan dan kabut asap, Pemerintah Kabupaten Katingan telah secara resmi mengaktifkan status siaga darurat asap bagi tiga desa di Kecamatan Katingan Hilir, yakni:
- Desa Tumbang Miri
- Desa Tumbang Bahan
- Desa Tumbang Runen
Sebagai bagian dari kebijakan protektif, otoritas telah menjalankan imbauan untuk membatasi aktivitas luar ruangan dan mendistribusikan masker N95 melalui Dinas Kesehatan setempat, dengan prioritas bagi kelompok rentan. Analisis dampak dari kejadian darurat asap ini menunjukkan potensi gangguan yang meluas pada tata kelola wilayah, termasuk:
Gangguan pada sistem transportasi sungai dan udara di wilayah Katingan, yang berpotensi mengacaukan distribusi logistik dan mobilitas penduduk.
Dampak kesehatan masyarakat akibat paparan kabut asap berkelanjutan yang berasal dari kebakaran hutan.
Potensi ketegangan sosial terkait penilaian publik terhadap akar penyebab kebakaran hutan dan lahan ini.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan daerah, peristiwa kebakaran hutan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat strategi pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pembukaan lahan. Koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBD, serta Satuan Polisi Pamong Praja, perlu ditingkatkan secara struktural dan operasional. Peningkatan koordinasi ini bertujuan membangun sistem respons yang lebih cepat dan terintegrasi, tidak hanya dalam aspek pemadaman karhutla tetapi juga pada tahap pencegahan dan penindakan pelaku yang berpotensi memicu darurat asap di masa mendatang.
