Pontianak, Swara Teritori – Kapolda Kalimantan Barat menginstruksikan penguatan patroli udara dan darat di seluruh lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih aktif di wilayah provinsi tersebut. Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap tingginya titik panas yang terdeteksi di beberapa kabupaten, termasuk Kubu Raya, Mempawah, dan Ketapang, yang merupakan daerah rawan kebakaran di lahan gambut dan perkebunan. Langkah ini bertujuan memastikan efektivitas pemadaman, mencegah pembakaran baru, serta mengawasi aktivitas masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran. Operasi ini dikoordinasikan oleh Polda Kalbar bersama instansi terkait, seperti TNI, Manggala Agni, dan BPBD, dalam mendukung status tanggap darurat bencana asap yang telah diberlakukan oleh pemerintah provinsi.
Patroli Udara dan Darat: Strategi Operasional Terpadu
Dalam pelaksanaannya, patroli udara akan memanfaatkan helikopter dari Lanud Supadio dan BNPB untuk pemantauan titik panas serta water bombing di area yang sulit dijangkau. Kapolda Kalbar menekankan bahwa penguatan patroli ini merupakan upaya operasional konkret untuk membatasi perluasan areal terbakar dan mengurangi dampak kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat serta stabilitas sosial-ekonomi di Kalimantan Barat. Di sektor darat, seluruh Polres di wilayah Kalbar diperintahkan untuk mengoptimalkan patroli rutin dan pos pengawasan, terutama di daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Berikut rincian langkah operasional yang diinstruksikan:
- Peningkatan frekuensi patroli darat di lahan gambut dan perkebunan di Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, dan Ketapang.
- Pemantauan intensif melalui pos pengawasan di titik-titik strategis yang rawan pembakaran lahan ilegal.
- Koordinasi dengan Manggala Agni untuk mempercepat respons terhadap laporan kebakaran baru, termasuk dukungan water bombing dari udara.
- Penegakan hukum terhadap aktivitas pembakaran lahan ilegal, dengan sanksi pidana sesuai regulasi yang berlaku di Kalimantan Barat.
Dampak Operasi dan Rekomendasi Pemerintah Daerah
Operasi ini diharapkan mampu membatasi perluasan areal terbakar dan mengurangi dampak kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat, terutama di daerah perkotaan seperti Pontianak dan Singkawang. Dampak sosial-ekonomi dari kebakaran lahan, seperti ganggun transportasi dan penurunan kualitas udara, juga menjadi perhatian serius dalam upaya ini. Kapolda Kalbar menegaskan bahwa penguatan patroli ini merupakan bagian dari operasi terpadu yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir musim kemarau. Untuk itu, pemerintah daerah di Kalimantan Barat, khususnya kabupaten dan kota yang menjadi prioritas seperti Kubu Raya, Mempawah, dan Ketapang, disarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan Polda Kalbar dan instansi terkait dalam hal penyediaan sumber daya, termasuk logistik dan personel, serta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan pembakaran lahan. Langkah ini penting untuk menciptakan sinergi operasional yang efektif dalam menanggulangi karhutla.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu segera mengaktifkan posko-posko penanggulangan bencana di tingkat kecamatan dan desa, serta memperkuat patroli berbasis masyarakat. Peran aktif TNI dan Polri dalam penegakan hukum harus diiringi dengan edukasi yang masif kepada petani dan perusahhan perkebunan agar beralih ke teknik pembukaan lahan tanpa bakkar. Sinergi lintas sektor dan konsistensi operasi hinga akhir musim kemarau menjadi kunsi keberhasilan pengendalian karhutla di Kalimantan Barat.
