Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat resmi menetapkan status Siaga banjir menyusul tingginya intensitas hujan yang melanda wilayah tersebut. Di Kabupaten Sintang, sebanyak 2.235 kepala keluarga (KK) dilaporkan terdampak bencana banjir yang menggenangi permukiman warga di sejumlah kecamatan. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah dan tim gabungan untuk segera melakukan evakuasi serta pendirian posko pengungsian darurat guna mengantisipasi kerawanan lebih lanjut.
Pemetaan Kerawanan Wilayah di Kabupaten Sintang
Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Sintang, banjir yang terjadi merupakan dampak langsung dari cuaca ekstrem yang melanda provinsi Kalimantan Barat. Beberapa kecamatan yang tercatat mengalami dampak paling parah antara lain:
- Kecamatan Sintang
- Kecamatan Tempunak
- Kecamatan Sepauk
Ketinggian air di kawasan terdampak bervariasi antara 50 cm hingga 150 cm, menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh total dan akses transportasi darat menjadi sangat terhambat. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan telah dikerahkan untuk melakukan evakuasi warga serta mendistribusikan bantuan logistik ke wilayah terdampak. BPBD Provinsi Kalimantan Barat juga memantau kondisi sungai besar seperti Sungai Kapuas dan Sungai Melawi yang dilaporkan meluap akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terus berlangsung.
Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Bencana
Pemerintah Kabupaten Sintang bersama BPBD dan instansi terkait telah mendirikan posko pengungsian darurat di beberapa lokasi strategis untuk menampung warga yang terdampak. Posko ini difungsikan sebagai pusat evakuasi sementara sekaligus titik distribusi logistik bagi para pengungsi. Selain itu, pemerintah daerah juga mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat yang bermukim di bantaran sungai dan daerah rawan banjir untuk meningkatkan kewaspadaan serta segera mengungsi ke tempat yang lebih aman saat kondisi air mulai naik.
Kondisi cuaca ekstrem di Kalimantan Barat diproyeksikan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, yang berpotensi memperparah kerawanan wilayah jika tidak ditangani secara cepat dan terpadu. Pemerintah daerah dan BPBD terus berkoordinasi secara lintas sektor untuk memastikan respons bencana berjalan efektif, termasuk penyediaan logistik, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi.
Catatan Strategis: Pemerintah daerah Kalimantan Barat disarankan untuk segera mengaktifkan sistem peringatan dini berbasis komunitas di desa-desa rawan banjir, terutama di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas dan Melawi. Langkah preventif ini perlu dibarengi dengan penguatan infrastruktur pengendali banjir serta penyusunan peta kerawanan bencana yang lebih detail untuk mendukung perencanaan mitigasi jangka panjang di tingkat kabupaten dan provinsi.
