Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat telah mengganggu aktivitas belajar mengajar di sejumlah wilayah. Berdasarkan pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Pendidikan setempat, kabupaten dengan konsentrasi titik panas tinggi menjadi area paling rentan terhadap gangguan dampak sosial akibat kabut asap. Pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota menerapkan kebijakan daerah yang berbeda dalam merespons penurunan kualitas udara—mulai dari pemberlakuan belajar daring hingga penyesuaian jam sekolah. Perbedaan ini menciptakan disparitas penanganan di sektor pendidikan dalam satu provinsi, sehingga menyoroti pentingnya koordinasi lintas wilayah administratif.
Pemetaan Wilayah Terdampak dan Indikator Kerawanan
BPBD dan Dinas Pendidikan menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagai dasar pengambilan keputusan. Ketika ISPU mencapai level tidak sehat (101–200) atau sangat tidak sehat (201–300), kebijakan seperti peliburan sekolah, pembatasan aktivitas di luar ruangan, dan pemberlakuan belajar daring mulai diimplementasikan. Namun, ambang batas dan teknis pelaksanaannya belum seragam antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Berdasarkan data lapangan, wilayah dengan kerawanan tinggi meliputi:
- Kabupaten Ketapang — salah satu wilayah dengan luas lahan gambut signifikan dan titik api tertinggi selama musim kemarau.
- Kabupaten Kubu Raya — berbatasan langsung dengan Kota Pontianak, sering terdampak kabut asap yang mereduksi jarak pandang hingga di bawah 500 meter.
- Kabupaten Sanggau — memiliki sejumlah titik panas yang tersebar di area perkebunan dan hutan lindung.
Wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas dalam pemantauan kualitas udara, mengingat dampak sosial yang ditimbulkan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengintegrasikan data ISPU dari seluruh titik pantau secara real-time untuk memperkuat respons cepat terhadap kabut asap.
Ketidaksinkronan Kebijakan dan Implikasi Sosial
Perbedaan kebijakan daerah antardaerah menimbulkan kebingungan publik, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan kabupaten. Di beberapa kecamatan perbatasan, misalnya antara Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang, siswa dari satu desa mungkin mendapat libur sementara desa tetangga masih beraktivitas normal. Hal ini tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar di sekolah, tetapi juga berpotensi meningkatkan mobilitas tidak terkendali yang justru memperluas risiko kesehatan. Ketidaksinkronan ini mendesak Gubernur Kalimantan Barat untuk mengeluarkan pedoman atau instruksi yang menyelaraskan langkah-langkah mitigasi dampak sosial karhutla. Standardisasi protokol tanggap darurat asap—khususnya menyangkut sektor pendidikan dan kesehatan—akan memperkuat koordinasi lintas kabupaten/kota.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di Kalimantan Barat perlu segera menyusun rencana kontingensi baku yang mengacu pada ambang batas ISPU yang disepakati bersama. Rekomendasi dari para ahli kesehatan dan pakar lingkungan menekankan pentingnya keseragaman kebijakan, seperti peliburan sekolah secara otomatis ketika ISPU mencapai level berbahaya. Langkah ini akan meminimalkan kebingungan dan memastikan perlindungan optimal bagi siswa dan tenaga pendidik dari ancaman kabut asap. Koordinasi antardaupaten juga perlu diperkuat melalui forum Satuan Tugas Penanggulangan Bencana tingkat provinsi agar respons terhadap dampak sosial karhutla dapat berjalan efektif dan terpadu.
