Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menjangkau zona inti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Menindaklanjuti situasi tersebut, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, dan Otorita IKN mengerahkan langkah penanggulangan terpadu. Peninjauan langsung dilakukan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Bukit Tengkorak pada Senin, 14 September 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis mengendalikan karhutla yang berpotensi meluas ke kawasan inti IKN.
Upaya Penanggulangan Terpadu di Kawasan IKN
Operasi water bombing telah disiapkan di lima titik prioritas sejak Sabtu, 5 September 2026, untuk menangani karhutla yang mendekati kawasan IKN. Selain itu, pemerintah juga menggencarkan operasi modifikasi cuaca guna mempercepat pembentukan awan hujan di area terdampak. Pemadaman dari darat turut melibatkan personel TNI-Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Otorita IKN, serta perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci dalam memperkuat respons cepat terhadap penyebaran api.
- Lima titik prioritas water bombing tersebar di zona penyangga IKN, terutama di Bukit Tengkorak dan sekitarnya.
- Operasi modifikasi cuaca melibatkan kerja sama antara BNPB, Kementerian Kehutanan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
- Personel gabungan darat dikerahkan dengan peralatan pemadaman lengkap untuk memperkuat upaya penanggulangan karhutla.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa seluruh sumber daya, termasuk armada udara dan tim darat, akan terus dimobilisasi secara maksimal. Operasi ini juga didukung pemantauan satelit untuk mendeteksi titik panas secara real-time. Langkah-langkah terpadu ini merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla berjalan efektif sekaligus mencegah penjalaran api ke kawasan inti IKN yang menjadi pusat pemerintahan masa depan.
Penguatan Koordinasi dan Klasterisasi Penanganan
Sebelumnya, Otorita IKN telah memperkuat pengendalian karhutla melalui pembentukan satuan reaksi cepat lintas pihak yang terdiri dari instansi pemerintah, TNI-Polri, dan sektor swasta. Wilayah penanganan dibagi menjadi tujuh klaster untuk mempermudah koordinasi dan pemadaman. Setiap klaster memiliki komandan lapangan yang bertanggung jawab atas area tertentu, sehingga respons penanganan dapat lebih terarah dan cepat. Pembagian klaster ini juga mempertimbangkan tingkat kerawanan dan aksesibilitas medan di masing-masing zona.
- Pendekatan klasterisasi ini dinilai efektif untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas serta mencegah tumpang tindih operasi.
- BNPB bersama Kementerian Kehutanan dan Otorita IKN terus melakukan evaluasi harian terhadap kondisi lapangan.
Catatan strategis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur: penguatan kapasitas lokal dalam deteksi dini dan respons cepat karhutla perlu segera direalisasikan, terutama menjelang musim kemarau puncak. Sinergi dengan sektor swasta dan pelibatan masyarakat sekitar kawasan IKN dalam patroli terpadu menjadi kunci keberlanjutan pengendalian karhutla. Pemerintah daerah juga disarankan untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk peralatan pemadaman dan pelatihan relawan guna memperkuat kesiapsiagaan di tingkat tapak.
