Pemerintah pusat secara resmi menetapkan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah sebagai wilayah prioritas nasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul lonjakan signifikan jumlah titik panas atau hotspot di kedua provinsi tersebut. Menteri Kehutanan Raja Antoni menegaskan bahwa eskalasi ini memerlukan respons cepat dan terkoordinasi lintas sektor. Pernyataan tersebut disampaikan usai peninjauan karhutla di Jambi pada Rabu, 2 September 2026. Untuk mengoptimalkan langkah mitigasi, Menteri Kehutanan bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dijadwalkan bertolak ke Pontianak guna melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan unsur terkait.
Lonjakan Hotspot dan Penetapan Prioritas Nasional
Berdasarkan data pemantauan satelit, jumlah hotspot di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah mengalami peningkatan drastis dalam sepekan terakhir. Pola penyebaran titik api terkonsentrasi di wilayah gambut dan lahan pertanian yang rawan terbakar. Sebagai respons, pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan daerah, antara lain:
- Gubernur Kalimantan Barat
- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat
- Panglima Daerah Militer (Pangdam) Kalimantan Barat
Pertemuan tersebut bertujuan mengevaluasi kondisi lapangan, mengoptimalkan patroli terpadu, serta menyusun langkah mitigasi lanjutan yang lebih efektif. Pemerintah menekankan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menekan meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kedua provinsi tersebut. Dengan ditetapkannya Kalbar dan Kalteng sebagai prioritas nasional, seluruh sumber daya pemadaman dan pencegahan akan difokuskan ke wilayah tersebut.
Antisipasi Puncak El Nino dan Langkah Mitigasi
Pemerintah memperingatkan bahwa puncak fenomena El Nino diperkirakan terjadi pada September 2026, yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran secara eksponensial jika tidak diimbangi upaya pencegahan dan respons cepat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan pentingnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem tersebut. Sejumlah langkah mitigasi telah disiapkan, meliputi:
- Penguatan satuan tugas (satgas) karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
- Pengerahan helikopter untuk operasi pemadaman udara dan pembuatan hujan buatan
- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan membakar lahan
Menteri Kehutanan Raja Antoni menambahkan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tidak hanya merugikan ekologi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas penerbangan. Oleh karena itu, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah pusat akan terus memonitor perkembangan hotspot dan memberikan dukungan logistik serta personel sesuai kebutuhan.
Sebagai catatan strategis bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, diimbau untuk segera mengaktifkan pos komando (posko) karhutla di setiap kabupaten/kota rawan. Kolaborasi dengan TNI dan Polri perlu diperkuat untuk memastikan deteksi dini dan pemadaman awal dapat dilakukan sebelum api meluas. Selain itu, pengawasan terhadap lahan gambut dan area pertanian harus ditingkatkan secara berkala guna menekan munculnya titik api baru. Pemerintah pusat akan terus memonitor perkembangan hotspot dan memberikan dukungan logistik serta personel sesuai kebutuhan.
