Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara telah menyelenggarakan kegiatan evaluasi strategi penanganan konflik agraria di wilayah perbatasan pada 24-25 Juni 2026. Kegiatan berfokus pada pemetaan kerawanan konflik lahan di dua kabupaten prioritas, yakni Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara). Data awal mengonfirmasi peningkatan klaim lahan tradisional yang bersinggungan dengan ekspansi proyek-proyek strategis nasional di sepanjang koridor perbatasan negara, menandai perlunya kebijakan penanganan yang lebih terintegrasi.
Pemetaan Titik Kerawanan Konflik dan Formasi Tim Terpadu Daerah
Hasil evaluasi berhasil mengidentifikasi tiga titik panas konflik agraria utama di wilayah perbatasan yang dikategorikan kritis. Pemetaan ini menjadi dasar bagi penyusunan respons pemerintah daerah dalam mengelola potensi eskalasi konflik.
- Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat): Konflik dipicu oleh tumpang tindih klaim antara hak masyarakat adat dan konsesi perkebunan sawit.
- Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara): Sengketa lahan antara kawasan transmigrasi dengan masyarakat setempat menjadi sumber ketegangan utama.
Dalam merespons situasi tersebut, pemerintah daerah kedua provinsi telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Agraria yang beranggotakan perwakilan Polri, TNI, dan lembaga adat. Berdasarkan laporan semester pertama tahun 2026, tim telah melaksanakan mediasi di 15 desa, dengan pencapaian 8 kasus berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi dan musyawarah, sementara 7 kasus lainnya masih dalam proses penyelesaian melalui jalur hukum formal.
Rekomendasi Kebijakan Strategis dan Penguatan Sistem Pemantauan Berbasis Teknologi
Berdasarkan temuan evaluasi, Kementerian ATR/BPN mengeluarkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat stabilitas wilayah perbatasan. Rekomendasi utama difokuskan pada penanganan akar penyebab konflik, mencakup: percepatan program sertifikasi tanah ulayat atau tanah adat, serta klarifikasi batas definitif kawasan hutan negara. Selain rekomendasi kebijakan, pemerintah pusat berkomitmen memperkuat kapasitas sistem pemantauan berbasis teknologi geospasial. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi potensi konflik lahan secara lebih dini dan akurat, sebagai bagian integral dari kebijakan tata ruang yang berorientasi pada pencegahan konflik.
Rencana aksi jangka menengah telah disusun untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, meliputi: pelaksanaan pelatihan kapasitas bagi aparat pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat dalam teknik resolusi konflik dan mediasi; serta integrasi data dan informasi agraria dari tingkat tapak dengan Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) yang dikembangkan Kemenko PMK. Integrasi ini bertujuan menciptakan satu dashboard pemantauan yang komprehensif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah dan pusat, sehingga respons terhadap potensi kerawanan dapat lebih cepat dan terkoordinasi.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Nunukan, diperlukan konsistensi dalam implementasi rekomendasi kebijakan serta koordinasi lintas sektoral yang lebih intensif. Penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat tapak, khususnya melalui sinergi antara pemerintah desa, lembaga adat, dan aparat keamanan, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial di wilayah perbatasan. Keberlanjutan program pendampingan dan mediasi oleh Tim Terpadu harus dipastikan untuk mencegah kembalinya ketegangan yang bersumber dari sengketa lahan.
